Gubernur Laiskodat dan BK DPR Diskusi Penyusunan Draf RUU Daerah Khusus NTT

  • Whatsapp
Foto lintasntt.com

Labuan Bajo – Badan Keahlian (BK) DPR menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/11/2020).

Hadir dalam diskusi tersebut, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, anggota Komisi III DPR Benny K Harman, Rektor Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Yohanes Servatius Lon, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Penjabat Bupati Manggarai Zony Libing, Kepala Biro Humas Marius Jelamu dan staf khusus gubernur NTT, Pius Rengka.

Diskusi berlangsung di Hotel Luwansa, Labuan Bajo, Manggarai Barat, disepakati empat hal yang merupakan keistimewaan, berbeda dengan provinsi lain yakni satwa Komodo (veranus komodoensis), jumlah pulau terbanyak di Indonesia, multietnik atau suku terbanyak, dan berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia.

“Jadi, ini bukan membahas tentang pembaharuan undang-undang pembentukan Provinsi NTT 1958, tetapi undang-undang tentang pemerintahan daerah provinsi NTT,” kata Benny K Harman.

Benny mengatakan pembentukan RUU Khusus Nusa Tenggara Timur merupakan perintah konstitusi yakni pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Baca Juga :  Update Covid-19 NTT 18 April: 5 Meninggal, Positif 41 Orang

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan NTT 1 itu mencontohkan beberapa provinsi berstatus daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada keistimewaan di sana dan itu diakui yaitu adanya pengakuan terhadap sultan, sedangkan NTT merupakan provinsi multietnik terbanyak di Indonesia, mengusulkan RUU Daerah Khusus.

Dalam diskusi tersebut, Gubernurr NTT Viktor Laiskodat mengatakan ada tiga hal dalam negara yang mengikat provinsi dan kabupaten yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

Terkait wilayah, menurut Laiskodat, akan dibahas pula mengenai garis perbatasan dengan Timor Leste, kendati sudah ada perjajian mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, namun ikut didiskusikai saat pembahasan RUU tersebut. “Sehingga akan memberikan kejelasan kepada masyarakat NTT sampai di mana saja batas wilayahnya,” ujarnya.

Dengan demikian, RUU ini akan memaksakan pemerintah pusat untuk segera bersama Timor Leste menyelesaikan batas wilayah kedua negara.

Seperti diketahui, saat ini batas darat antara Indonesia dan Timor Leste belum disepakati di sejumlah titik antara lain di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oekusi.

Sedangkan dari aspek sosiologis, antara lain dijelaskan pula tentang rakyat yang terdiri dari berbagai suku, agama dan aliran kepercayaan, kondisi ekonomi dan budaya.

Baca Juga :  Hari Ini Vaksin Covid-19 Dikirim ke Sumba Barat, Mabar dan Manggarai

Menurut Laiskodat, jika RUU sudah menjadi undang-undang, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemimpin daerah yang terpilih entah dari partai apapun, akan tunduk terhadap desain besar tentang NTT dalam undang-undang tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santo Paulus Ruteng, Yohanes Servatius Lon menyampaikan sejumlah unsur yang harus diakomodirr dalam penyusunan draft RUU Khusus NTT antara lain harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), menjadi benteng pertahanan ideologi pancasila, hukum adat dan lembaga adat, potensi alam dan kemajuan, dan mendorong sinergisitas tiga pilar yakni pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Selain itu, melindungi melindungi segmen usaha kaum lemah, kecil dan tak berdaya. menarik invetorr dan mendorong kemajuan pendidikan.

Menurutnya, penyusunan RUU tentang Provinsi NTT ini didorong oleh niat baik unuk menjadikan NTT sebagai provinsi yang bermartabat dan berdaya saing secara nasional dan internasional. “Niat baik ini tentunya tidak dapat dipisahkan darri keprihatinan terhadap UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukn daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tidak relevan lagi dan tidak mampu melayani kepentingan masyarakat NTT saat ini,” ujarnya. (mi)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *