Kupang–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk lagi dua satuan tugas (satgas) baru dipimpin kalangan di luar partai.
Dua satgas itu ialah Satgas Anti Human Trafficking dan Satgas Pembela Pancasila. Sebelumnya Golkar telah membentuk satgas anti korupsi dan satgas antinarkoba
Ketua DPD Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan pembentukan satgas merupakan komitmen partai golkar membangun sinergi bersama pihak lain untuk mengatasi persoalan tersebut. “Satgas dipimpin oleh orang-orang yang selama ini aktif di isu-isu itu,” kata Laka Lena saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar NTT, Selasa (12/6) malam.
Seperti satgas anti human trafficking, golkar ingin melakukan pengawalan terhadap gugus tugas yang selama ini bekerja menangani persoalan perdagagan manusia dan pemulangan jenasah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang meninggal di luar negeri.
Satgas Anti Human Trafficking dipimpin Martinus Gabriel Goa. “Untuk satgas antikorupsi kami harapkan dipimpin Paul Sinlaeloe, tapi golkar belum melakukan komunikasi,” ujarnya.
Untuk satgas antikorupsi, golkar akan membentuk tiga devisi yakni administrasi, pencegahan, dan investigasi. Namun menurut Laka Lena, golkar cenderung fokus kepada devisi pencegahan.
Partai Golkar minta bantuan KPK untuk membuat formulasi pencegahan korupsi yang nantinya disampaikan kepada seluruh calon anggota legislatif mengenai cara mencegah praktek korupsi.
Dia mengingatkan anggota partai tidak terlibat kasus korupsi dan suap. Jika melanggar, golkar tidak akan memberikan pendampingan hukum. Hal tersebut yang juga berlaku kepada mantan ketua Partai Golkar Setya Novanto. “Kalau terlibat korupsi dan suap, itu ranah pribadi yang bersangkutan,” kata Dia.
Untuk satgas antinarkoba, akanmenyasar anak-anak muda usia sekolah dan mahasiswa, sedangkan satgas pembela pancasila akan fokus kepada perempuan dan pemuda.
Juru Bicara Satgas Anti Human Trafficking, Megasari Akhlis menyebutkan satgas telah bekerja antara lain terlibat saat menjemput dan memulangkan jenasah TKI ke kampung halamannya.
Satgas ini berkantor di DPD Golkar NTT dan akan membangun call center yang beroperasi selama 1×24 jam. “Jika ada pengaduan, langsung direspon,” kata Megasari.
Satgas ini juga mengagas pembangunan balai latihan kerja (BLK) berstandar internasional di Kota Kupang dengan bantuan anggota DPR asal NTT Julianus Pote Leba. “Kami harap orang NTT yang bekerja di luar negeri terlindungi hak-haknyammmm,” katanya. (gma)
