Kupang–Lintasntt.com: Enam perempuan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menggagas pembentukan Kaukus Perempuan Parleman (KPP) yang bertugas memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.
Ketua KPP NTT Merci Piwung di Kupang, Selasa (2/9) mengatakan perempuan anggota DPRD NTT berkomitmen mengesampingkan ego sektoral masing-masing untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan perempuan.
Di antaranya meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik, mendorong terwujudnya tata pemerintahan dan kebijakan anggaran yang berwawasan gender, serta meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan.
Selain itu juga bertugas memperkuat jejaring bersama masyarakat sipil, media massa, eksekutif, yudikatif dan akademisi dan memperkuat solidaritas bersama komunitas korban, pejuang dan pelaku perubahan sosial. Enam perempuan itu ialah Andriana Kosi, Yeni Veronika, Kristien Samiyati Pati, Aleta Kornelia Baun, Kristofora Batang dan Merci Piwung.
Dalam konteks lokal, menurut Merci, pihaknya mengupayakan kebijakan dan program untuk menuntaskan persoalan perdagangan manusia yang sedang marak di daerah itu, serta meningatkan kesadaran akan perlindungan anak, isu perdagangan anak, sampai isu pernikahan dini.
Sebenarnya lembaga informal ini dibentuk sejak Februari 2015, namun pengurusnya belum dilantik. Sesuai rencana pelantikan pengurus KPP periode 2015-2019 akan digelar dalam waktu dekat. “Anggota legislatif perempuan sepakat menghidupkan kembali KPP menjadi lembaga yang mampu bekerja secara efektif,” kata Dia.
Sementara itu jelang pelantikan pengurus, Hasnah dari The International Republican Intitute (IRI) menggelar pelatihan orientasi bagi penggagas KKP guna membekali mereka dengan berbagai isu yang berhubungan dengan perempuan
Direktris Rumah Peremuan Kupang Libi SinlaeloE Ratuarat mengatakan kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dan perempuan masih menjadi masalah serius di Kupang. Kendati begitu menurut Dia, perhatian kepada anak-anak dan perempuan dari pemerintah daerah masih minim. (gma)
