Kupang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung penuh pengembangan energi panas bumi (geothermal) sebagai langkah nyata dalam mendukung transisi energi nasional.
Juru Bicara Fraksi PKB NTT Angela Mercy Piyung mengatakan dukungan fraksinya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi NTT, Selasa (20/5/2025).
Sebelumnya, pengembangan energi panas bumi di bebeapa titik di Flores mendapat penolakan dari sebagian warga dan gereja Katolik.
Kondisi tersebut memaksa Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena membentuk tim pencari fakta yang bekerja mengumpulkan bahan dan keterangan terkait penolakan warga tersebut untuk selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama.
.”Fraksi Parta Kebangkitan Bangsa meminta agar Gubernur NTT tetap tegak lurus terhadap kebijakan program pemerintah pusat dalam pememanfaatan pembangkit listrik tenaga pnas bum untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi msayarakat serta terus melakukan pendekatan persuasif terhadap berbagai elemen masyarakat yang kontra,” ujar Angela Mercy Piyung.
Mercy juga menyinggung soal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi dengan Jembatan Pancasila-Palmerah.
Proyek ini sudah dibahas sejak 2015 dengan rencana biaya sebesar 225 juta Euro yang bersumber dari Netfrerland Development Finance Company, yang siap memberikan pinjaman lunak kepada PT Tidal Brigde untuk membangun jembatan yang akan menghubungkan Pulau Flores dan Adonara tersebut.
Jika PLTAL ini jadi dibangun, diprediksi akan menghasilkan daya listrik sekitar 300 Megawatt yang akan memenuhi kebutuhan listrik di Flores.
Menurutnya, Pemeritah Provinsi NTT telah mengeluarkan biaya sebesar Rp1,5 miliar dari APBD 2016 untuk membiayai Pra Feasibility Study, selanjutnya biaya Feasibility study sebesar Rp10 Miliar bersumber dari dana APBN 2017.
Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, F. Eko Sulityono mengatakan, pengembangan geothermal di Flores dan Lembata bertujuan menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah.
“Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geothermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” ujarnya. (*/mi/gma)
