Kupang–Empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan pilkada serentak 2018.
Empat kabupaten itu ialah Nagekeo, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.
Ketua KPU NTT Maryanti Adoe berharap empat kabupaten itu sudah tanda tangan NPHD awal September karena setelah itu masih ada proses administrasi yang cukup panjang.
“Dalam PKPU 1 Tahun 2017, batas akhir penandatanganan NPHD 27 September 2017, dan dalam surat terakhir KPU RI menyebutkan jika sampai dengan akan dibentuknya panitia ad hoc pada 12 Oktober 2017, tahapan pelaksanaan pilkada akan ditunda,” kata Ketua KPU NTT Maryanti Adoe di Kupang, Kamis (31/8/2017).
Untuk Kabupaten Nagekeo, DPRD setempat telah melakukan pemangkasan anggaran pilkada sebesar Rp2 miliar dari kebutuhan anggaran sebesar Rp20 miliar. KPU sudah berupaya melakukan rasionalisasi lagi tapi tidak bisa karena anggaran Rp20 miliar itu sudah rasional dari hasil asistensi bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).
Dengan dipangkasnya anggaran, jika sesuai perhitungan KPU Nagekeo anggaran yang ada bisa membiayai seluruh kegiatan pilkada, bisa dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD.
Adapun NPHD yang sudah ditandatangani ialah Provinsi NTT, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Sikka dan Kabupaten Kupang. (gma)
