Djainudin: Pengangkatan Plt Ketum PPP untuk Selamatkan Target PT 4%

  • Whatsapp
Djainudin Lonek/Foto: dok pribadi

Kupang–Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek menyebutkan penunjukkan Suharso Monarta sebagai Plt Ketua Umum PPP bertentangan dengan pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut.

Sesuai ART, wakil ketua umum yang berhak menempati jabatan Plt ketua umum. Namun langkah itu terpaksa ditempuh karena partai membutuhkan figur ketua umum pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romahurmuziy.

“Ada sebuah kepentingan lebih besar, mungkin pemikiran dari DPP tidak ingin menganggu konsentrasi para wakil ketua umum yang seluruhnya menjadi calon anggota DPR RI, serta penyelamatan target 4% PT (Parliamentary Threshold),” kata Djainudian Lonek saat dihubungi, Minggu (17/4) malam.

Baca Juga :  KPK Pantau Politik Dinasti di Nusa Tenggara Timur

Terkait penunjukkan Suharso Monarta tersebut menurut Dia, seluruh Ketua DPW PPP dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta untuk membahas persoalan tersebut. “Kami mendiskusikan langkah-langkah yang diambil terhadap keputusan DPP tersebut,” ujarnya.

Dia menyebutkan pertemuan itu juga akan memberikan fighting spirit kepada seluruh calon anggota legislatif, kader dan simpatisan PPP di seluruh Indonesia tetap survive. “Kami survive sampai hari ini karena tidak menempatkan ketua umum sebagai kader partai, tetapi pergerakan mesin partai yang didorong dari periode ke periode,” kata Djainudin.

Dia juga mendorong seluruh kader partai di NTT tetap bekerja demi mencapai PT 4% pada pemilu 17 April mendatang. (mi/po)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *