Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tersangka Mafia Minyak Goreng

  • Whatsapp
Indrasari Wisnu Wardhana / Foto: Humas Kemendag

Jakarta – Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka mafia minyak goreng

Ia menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Master Parulian Tumanggor (Komisaris PT Wilma Nabati Indonesia). Stanley MA (Senior Manajer PT Permata Hijau), dan Pierre Togar Sitanggang (Manajer Affair PT Musim Mas).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Indrasari Wisnu Wardhana diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) .

“Tersangka IWW menerbitkan persetujuan ekspor (PE) terkait komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Burhanuddin, Selasa (19/4/2022).

Kemudian tersangka Master Parulian Tumanggor melakukan komunikasi secara intens dengan IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Multimas Nabati Asahan.

Baca Juga :  AJI Serukan Wartawan Perhatikan Aspek Etik dalam Liputan Musibah Sriwijaya Air

“Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO),” katanya. Sama dengan Master Parulian Tumanggor (MPT), tersangka Stanley MA juga berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group (PHG).

“Dia juga mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO),” jelasnya.

Kemudian tersangka PTS berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT Musim Mas. Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Penetapan tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti setelan memeriksa sebanyak 19 saksi dan 596 dokumen, serta sejumlah ahli. Penyidik menduga adanya upaya melawan hukum dalam melakukan ekspor dengan melakukan mufakat antara pejabat dengan perusahaan swasta. (*/sindonews.com)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *