Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP), Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan jajaran direksi dan komisaris bank ke depan bebas dari unsur politik dan birokrasi.
Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan publik terhadap bank milik masyarakat Nusa Tenggara Timur itu.
Lewat Rapat RUPS yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (15/5/ 2025) para pemegang saham sudah resmi menetapkan empat nama sebagai komisaris Bank NTT, yakni Doni H. Heatuban sebagai Komisaris Utama (mantan Kepala BI Perwakilan NTT), Frans Gana Komisaris Independen (pengangkatan kembali), Eko Sitiabudi, dan Yosef Jiwadeole.
Selain itu, untuk Komisaris Tambahan, satu nama diuslkan dari Bank Jawa Timur atau Bank Jatim, yang saat ini masih dalam proses finalisasi. Sedangkan untuk jajaran direksi, pemegang saham sudah menyepakati untuk mengusulkan delapan nama calon direksi yang akan menjalani fit and proper test di OJK.
Direktur Utama (Dirut) Bank NTT ada Charlie Paulus dan Yohanis Landu Praing, yang lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali diangkat jadi Plt Dirut, sambil menunggu dirut definitif.
Direktur Operasional dan SDM, juga diusulkan dua nama, yakni Yohanis Landu Praing dan Rahmat Saleh. Direkrut Kredit Allo Geong, dan Direktur IT, Soni Pelokila. Sedangkan Direkrut Kepatihan ada Revi dari perwakilan Bank Jatim, Direkrut Treasury dan Keuangan Heru dari Artha Graha, dan Direktur Dana, Siti Aksa.
Gubernur Melki menyebut yang ditunjuk untuk nanti mengisi jajaran komisaris maupun direksi adalah ekonom tulen. Tidak ada unsur politisi maupun mantan birokrat. “Mereka adalah orang-orang yang mengerti denyut industri keuangan dan punya rekam jejak di dunia perbankan,” ujar Melki Laka Lena usai RUPS, Kamis 15 Mei 2025 malam.
Gubernur Melki tak sekadar menyusun ulang jajaran atas. Dia juga memotong siklus klasik BUMD yang selama ini kerap dijadikan “bancakan” politik lokal. “Kami ingin agar Bank NTT ini menjadi contoh bank daerah modern, profesional, akuntabel, dan pro rakyat,” ungkap Melki Laka Lena.
Keputusan Gubernur Melki dan para pemegang saham yang adalah Bupati dan Walikota se NTT ini disebut sebagai langkah berani dan terukur.
Di tengah tahun politik, saat banyak kepala daerah cenderung menyisipkan loyalis atau “orang titipan” dalam tubuh BUMD, Gubernur Melki justru mengambil risiko: memutihkan struktur Bank NTT dari jejak politik dan birokrasi. “Setelah disetujui OJK dan dilantik, seluruh pemegang saham akan duduk bersama dengan para direksi dan komisaris untuk membahas arah bisnis ke depan. Kita ingin Bank NTT tumbuh sehat,” tandasnya. (*/gma)
