Di Hadapan Bupati, Gubernur NTT Sampaikan Pernyataan Keras ke Wali Kota Kupang

  • Whatsapp
Gubernur NTT Viktor Laiskodat / Foto: lintasntt.com

Kupang – Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengeluarkan pernyataan keras kepada Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man di hadapan para bupati dan Asisten III Kota Kupang, Jumat (12/8/2022).

Pernyataan itu dikeluarkan dalam kegiatian High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Provinsi NTT yang digelar di Kantor Bank NTT, Jalan WJ Lalamentik Kupang.

Read More

Kegiatan bertujuan menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, sedangkan Pemerintah Kota Kupang hanya dihadiri Asisten III.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BI Perwakilan NTT I Nyoman Ariawan Atmaja, Dirut Bank NTT Hary Alexander Riwu Kaho dan Kepala Biro Ekonomi Setda NTT, Lerry. Rupidara.

Saat menyampaikan salam permbukaan, Laiskodat langsung mempertanyakan alasan wali kota bersama wakilnya tidak meghadiri pertemuan penting tersebut. “Pasti wali kota dan wakilnya tidak datang kerena sudah mau habis ya,” ujar Laiskodat.

Menurut Laiskodat, penghargaan tertinggi kepada pemimpin adalah pengakuan dari rakyat bahwa ia telah terpilih atau aspek legalitas, tetapi juga dan aspek legitimiasi. “Ada orang jadi bupati tetapi rakyat tidak akui dia karena bodoh, Ada tiga karakter dasar manusia yaitu tidak peduli bodoh dan kurang berani,” ujarnya.

Laiskodat juga menyebut wali kota tidak mampu mengurus pasar. “Yang berkuasa di Kota Kupang itu pemimpin mafia pasar, kalau wali kota tidak mampu urus pasar,” kata Gubernur Viktor Laiskodat.

Karena itu, jika pengelolaan pasar di Kota Kupang menjadi lebih baik dari saat ini, Viktor ingin kepala pasar didorong untuk maju jadi wali kota pada pilkada mendatang.

“Umpamanya kepala pasar bagus kita angkat jadi wali kota saja, pasti pasar lebih baik. Mohon maaf, umpama saya omong begtu kalian tidak suka tapi, ya bagitu,” tambahnya.

Menurutnya, harga cabai di pasar tradisional di Kota Kupang melonjak, padahal produksi cabai di kabupaten di Pulau Timor melimpah. Kondisi seperti itu memperlihatkan pemimpin daerah yang tidak memiliki kemampuan mengatur pasar yakni menghubungkan daerah produsen (cabai) dengan daerah yang membutuhkan.

“Kota Kupang mestinya tampung seluruhnya, berulang-ulang bicarakan ini, dan saya lihat ini perlu ada langkah-langkah yang lebih ektrem,” ujarnya. (*/gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.