Kupang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum mencairkan dana bantuan perbaikan rumah rusak akibat siklon seroja. Padahal musibah tersebut sudah berlangsung dua bulan.
Wali Kota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BNPB untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana proses penyaluran bantuan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kupang telah menyampaikan usulan penerima bantuan dana stimulan yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Kupang nomor 78/Kep/HK/2021, tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Bencana Alam Badai Siklon Tropis Seroja di Kota Kupang 2021.
Rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 12.692 unit, telah memenuhi kriteria kerusakan BNPB, terdiri dari 11.090 rumah rusak ringan atau tingkat kerusakan 30%, 869 rumah rusak sedang dengan tingkat kerusakan 50% dan 733 rumah rusak berat dengan tingkat kerusakan 70% keatas hingga tidak bisa dihuni lagi dan warga harus mengungsi.
Menurutnya, usulan tersebut saat ini sedang melalui tahapan review oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) BNPB Pusat. Jika usulan tersebut disetujui, pemerintah akan mentransfer dananya ke pemerintah daerah untuk disalurkan kepada masing-masing penerima.
Untuk itu, Wali Kota meminta agar masyarakat bersabar dan berjanji bahwa dananya akan segera disalurkan begitu ditransfer BNPB Pusat ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui Bank BRI.
Lebih lanjut dikatakannya, Pemkot saat ini sedang menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk rumah rusak berat tahap pertama. Sedangkan DTH tahap kedua baru dapat dilakukan setelah tahap pertama tuntas.
“DTH tahap pertama untuk 3 bulan sudah disalurkan ke masing-masing rekening penerima, sedangkan tahap kedua akan segera diajukan ke BNPB setelah penyaluran tahap 1 selesai. Saya sudah memerintahkan kepada BPBD agar penyalurannya dilakukan sesuai aturan sehingga tidak muncul persoalan dikemudian hari. Tidak boleh tunggu lama dan langsung ditransfer ke rekening warga yang berhak. Begitu pula halnya dengan dana stimulan, akan langsung disalurkan ke rekening penerima masing-masing begitu sudah ditransfer dari pusat, kecuali untuk warga yang direlokasi karena tidak bisa dibangun di lokasi yang sama, dananya tidak ditransfer tapi pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR di atas lahan yang disiapkan Pemkot,” jelas Jefri.
Dana Tunggu Hunian
Kalak BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, ketika ditemui, Selasa (8/6) menjelaskan bahwa bantuan untuk warga terdampak seroja ada 2 yaitu dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak dampak seroja dan dana tunggu hunian.
Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan dana yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) BNPB Pusat untuk penanganan darurat bencana, diberikan untuk meminimalkan tingkat hunian di pengungsian sehingga mencegah masyarakat terdampak bencana di Kota Kupang terpapar covid-19 di tempat pengungsian.
Dalam tahapan penyaluran DTH, lanjutnya, pemkot telah mengusulkan data calon penerima kepada BNPB pusat. Data tersebut adalah hasil verifikasi dan validasi oleh tim teknis bersama pihak kelurahan, juga melibatkan unsur TNI Polri yang ada di tingkat kelurahan.
Total besaran DTH yang diusulkan sebesar Rp2.199.000.000 untuk 733 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat atau tingkat kerusakan 70% hingga tidak bisa dihuni kembali.
Tiap keluarga akan menerima Rp500 ribu per bulan selama 6 bulan masa transisi darurat ke pemulihan terhitung sejak bulan Mei sampai Oktober 2021. Saat ini sedang dilakukan penyaluran DTH tahap. (*/gma)
