Kupang – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) menyetor Rp38,9 miliar pada pendapatan asli daerah (PAD) di tahun berjalan.
“Sampai saat ini, PAD yang disumbangkan oleh Bank NTT kepada pemerintah provinsi adalah Rp38,9 miliar, kami berharap di tahun 2025, PADnya akan lebih besar,” kata Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing saat menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dalam Rangka Optimalisasi PAD di Lantai 4 Gedung Sasando, Kamis (26/6/2025).
Komitmen ini selaras dengan harapan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma serta arahan untuk mendukung program hilirisasi dan asta cita Prabowo-Gibran, khususnya dalam ketahanan pangan dan pembangunan dari desa.
Pada kesempatan tersebut, Yohanis memaparkan peran strategis Bank NTT dalam meningkatkan PAD Nusa Tenggara Timur, serta komitmen untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD di tahun 2025. Salah satu yang disebutkan dalam pemaparan tersebut yakni pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, dunia usaha, Bank NTT, komunitas, pemerintah, dan media massa.
Menurutnya, akademisi berperan memberikan analisis faktual untuk mendukung kebijakan pemerintah; dunia usaha menyediakan investasi dan lapangan kerja, komunitas berperan aktif dalam program inklusi dan literasi keuangan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat dan media massa berperan dalam pengawasan dan promosi potensi daerah.
Komitmen ini selaras dengan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta arahan untuk mendukung program hilirisasi dan cita-cita Presiden, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan dari desa.
“Kami selaku pengurus dan juga seluruh karyawan-karyawati menyampaikan bahwa apa yang disampaikan pemegang saham itu kami lakukan, sehingga PAD NTT, pemerintah kota dan kabupaten akan mengalami kenaikan pendapatan dan laba,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Yohanis Landu Praing, Bank NTT fokus pada beberapa strategi yakni digitalisasi, UMKM, Infrastruktur, Kanal Pembayaran dan Kolaborasi.
Untuk digitalisasi, sejalan dengan Pasal 21 POJK 17 Tahun 2023, Bank NTT terus berinovasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, termasuk integrasi dengan sistem pembayaran pajak daerah seperti e-Samsat dan SP2D online.
Selain itu, Bank NTT juga aktif membina dan menyalurkan kredit kepada UMKM, termasuk melalui program KUR dari Kementerian UMKM senilai Rp1 triliun yang saat ini sedang dalam proses verifikasi.
Adapun, portofolio UMKM Bank NTT mencakup berbagai sektor, dengan total pembiayaan mencapai Rp 1,8 triliun hingga Desember 2024. “Ada 283 UMKM di antaranya 150 kuliner, 35 kriya, 19 tenun dan 32 jasa dan 2 perkebunan dan pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, Bank NTT juga memberikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota di NTT, serta mendorong penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS, Mobile Banking, dan EDC (electronic data capture) guna mempermudah transaksi dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Bank NTT berkolaborasi dengan OPD terkait, Badan Aset, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Dia menambahkan, pentingnya memaksimalkan potensi pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, serta peran Bank NTT sebagai agent of development dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai skema kredit pertanian. Beliau memastikan lancarnya penyaluran kredit dan rendahnya angka NP (non performing loan).
Keberhasilan strategi ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan, pada akhirnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah NTT.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kepala BI Perwakilan NTT Agus Sistyo Widjajati, perwakilan dari Bank Mandiri dan Bank BCA dengan moderator staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian Linus Lusi.
Kemudian sesi kedua dengan moderator Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Selfi Handrayani Nange denan narasumber Komisaris PT SubaSuka Go Waterpark, Don Putra Gotama, Pemilik Rumah Tenun Ina Ndao Dorce Lusi dan Kepala Biro Hukum Setda NTT Max Sombu yang membangun usaha restoran dan bisnis waralaba. Rapat Koordinasi tersebut berlangsung selama dua hari hingga 27 Juni 2025. (gma)
