Kupang—Lintasntt.com: Delapan anggota dan pimpinan DPRD Provinsi NTT Kamis, (27/11) melakukan kunjungan kerja dan meninjau sejumlah proyek yang dikerjakan dengan sumber dana dari APBD I Provinsi NTT di Kota Kupang.
Rombongan DPRD yakni Wakil Ketua Nelson Obed Matara, Ketua Komisi IV Drs. Aleks Ena, H. Mohammad Ansor, Jimmy Sianto, Anton Bele, Winston Rondo, Viktor Lerik dan Kardinal Kale Lena.
Sejumlah proyek-proyek yang ditinjau yakni perbaikan jalan rusak di Jalan WJ Lalamentik di depan Hotel Romyta, pemeliharaan Jalan Amabi di Kelurahan Oebufu, pembangunan jalur jalan Tubata-Airnona di Kelurahan Penkase Alak, serta pemantauan proyek pembangunan Kantor Gubernur di Kelurahan Naikolan dan proyek di Rumah Sakit (RS) W.Z. Yohanes Kupang.
Khusus proyek pembangunan jalan di jalur Oebufu, sebelumnya mayoritas warga disepanjang jalur itu menolak pembangunan jalan itu lantaran menutup akses masuk dan keluar ke rumah warga dan sejumlah tempat usaha. Atas penolakan itu, proyek itu dihentikan beberapa minggu terakhir. Namun setelah DPRD NTT dan Lurah Oebufu membangun komunikasi dengan para warga dan dicarikan solusinya akhirnya proyek itu kembali dikerjakan.
Sejumlah warga Oebufu diantaranya Paul Nalle, Yopi Ndaumanau dan Sar Loak yang ditemui wartawan di lokasi proyek mengaku menolak pembangunan jalan yang didahului dengan pemasangan tembok penaghan yang sangat tinggi itu yang menghalangi akses menuju rumah warga.
“Kami tidak menghalangi pekerjaan jalan itu tetapi kami ingin agar tembok penahan yang sedang dibangun ini agar dibuat lebih rendah lagi karena terlalu tinggi maka kami yang punya rumah dan tempat usaha seperti tenggelam dan akses kami menjadi terhalang,” ujar Yopi Ndaumanu warga RT 26 RW 06 Kelurahan Oebufu
Hal senada dikatakan ketua RW 05 Keluarahn Oebufu, Sar Loak bahwa masyarakat tidak menerima pembangunan jalan yang ketinggiannya menghalangi akses jalan masuk.
Lurah Oebufu Z. Batmalo mengatakan, pihaknya sudah membangun komuikasi dengan warga dan solusi yang ditempuh bahwa proyek itu tetap berjalan dengan catatan ketinggian tembok penahan dibuat menjadi lebih rendah. Selain itu juga dibuka akses jalan menuju rumah dan tempat usaha warga disepanjang jalur jalan itu. “Di sisi kiri jalan juga dibuat peresapan agar air tidak tergenang ketika hujan,” kata Batmalo.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT Drs. Aleksander Ena mengatakan jika masalah itu tidak segera dituntaskan maka proyek itu akan dibatalkan dan dialihkan ke daerah lain. “Seteleh masalahnya beres maka hari ini juga segera dikerjakan, dan mohon dukungan Lurah dan seluruh tokoh masyarakat Oebufu” ujar politisi partai Nasdem itu.
Aleks Ena juga menyarankan kerpada Dinas PU NTT agar membangun jaringan sdrainase di sepanjang jalan itu yang terhubung hingga ke kali Oebufu agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas warga ketika hujan.
Usai melakukan peninjauan sejumlah proyek jalan di Kota Kupang, para wakil rakyat itu berdialog dengan Wakil walikota Kupang dr. Hermanus Man di Aula Sasando kator Walikota Kupang. Sejumlah persoalan di Kota Kupang dilontarkan Wakil Wali Kota Kupang dokter Herman Man untuk diperjuangkan oleh DPRD NTT.
Sejumlah persoalan iotu diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan, maslah terminal yang membutuhkan kajian dari Dinas Perhubungan NTT untuk mengkaji keberadaan terminal Oebobo karena masih ada termilan bayangan disekitar Bundaran PU dan Oesapa. “Kita ingin membangun terminal internasional namun lokasinya masih dalam penjajakan,” katanya.
Tidak hanya itu, Wakil walikota Kupang juga menitipkan perjuangan terhadap pembangunan Jembatan Liliba agar dipikirkan menjadi dua jalur. “Juga penambahan penerangan jalan di Jembatan Liliba serta penertiban aktifitas pada sisi jalan dari jembatan sekitar 200 meter. Kami ingin Satpol PP Kota Kupang yang membersihkan tetapi itu wewenang pemerintah provinsi,” katanya.
Terhadap sejumlah persoalan itu, anggota DPRD Provinsi NTT dari dapil Kota Kupang H. Mohammad Ansor mengatakan akan memperjuangkan semua aspirasi itu di tingkat provinsi. Juga terkait masalah kepemilikan PDAM dan sejumlah aset provinsi di Kota Kupang.
Di RS W.Z. Yohanesm DPRD NTT meninjau sejumlah proyek diantaranya pembangunan Gedung Maternal Neonatal dengan total anggaran sebesar Rp 12.120.830.000 yang hingga kini baru mencaai 30 persen pengerjaan fisik.
Akan kondisi itu DPRD NTT mengingatkan PPK proyek itu dan kontraktor pelaksana PT. Rolaks agar bekerja lebih serius menuntaskan proyek tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memadai. DPRD NTT juga meninjau Instalasi Gawat Darurat, penyimpanan tabung oksigen, ruangan dan fasilitas cuci darah, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
DPRD NTT juga melakukan peninjauan proyek pembangun Kantor Gubernur NTT di Keluarahan Naikolan. Menurut Ketua Komisi V Winston Rondo tiga unit gedung kantor Gubernur serta kantor SKPD di lokasi itu masih memungkinkan untuk menampung segala aktivitas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat sehingga rencana untuk membangun kantor Gubernur yang terbakar beberapa waktu lalu belum saatnya.
Winston menilai, rencana pembangunan itu tidak ada asas manfaatnya bagi masyarakat. “Itu hanya untuk kenyamanan birokrasi, jadi belum waktunya untuk membangun yang baru lagi,” kata politisi muda Partai Demokrat itu. (llb)
