Kupang– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur Meryanti Adoe menyebutkan masih empat kabupaten di daerah itu belum menuntaskan anggaran pilkada serentak 2018.
“Masih empat kabupaten belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan pilkada serentak. “NPHD itu menjamin ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pilkada,” kata kata Ketua KPU NTT Maryanti Adoe di Kupang, Kamis (1/9).
Kabupaten tesebut ialah Nagekeo, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan. Sedangkan NPHD yang sudah ditandatangani ialah Provinsi NTT, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Sikka dan Kabupaten Kupang.
Maryanti berharap empat kabupaten itu tanda tangan NPHD awal September karena setelah itu masih ada proses administrasi yang cukup panjang.
Dalam PKPU 1 Tahun 2017, batas akhir penandatanganan NPHD 27 September 2017, dan dalam surat terakhir KPU RI menyebutkan jika sampai dengan akan dibentuknya panitia ad hoc pada 12 Oktober 2017, tahapan pelaksanaan pilkada akan ditunda.
Untuk Kabupaten Nagekeo, DPRD setempat telah melakukan pemangkasan anggaran pilkada sebesar Rp2 miliar dari kebutuhan anggaran sebesar Rp20 miliar. KPU sudah berupaya melakukan rasionalisasi lagi tapi tidak bisa karena anggaran Rp20 miliar itu sudah rasional dari hasil asistensi bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).
“Jika sesuai perhitungan KPU Nagekeo anggaran yang ada bisa membiayai seluruh kegiatan pilkada, bisa dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD,” ujarnya. (sumber: mi/palce)
