64 Warga NTT Masih Memiliki KTP Timor Leste

  • Whatsapp
Ilustrasi: KTP Elektronik

Kupang–Pemerintah Pusat diminta segera menyelesaikan kasus 64 keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Timor Leste.

Mereka adalah warga Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang bermukim di zona yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste. Mereka diketahui memiliki KTP Timor Leste sejak 2003.

Read More

Kepala Badan Kesbangpol NTT Sisilia Sona mengatakan warga Indonesia tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah Timor Leste, padahal tidak diperbolehkan. Selain itu seharusnya tidak ada aktivitas dari warga kedua negara di zona yang masih disengketakan tersebut.

“Fasilitas hidup mereka seperti listrik, air dan jaminan sosial semua dikasih dari Timor Leste, sehingga mereka memilih menjadi warga negara Timor Leste, padahal mereka warga Indonesia,” kata Sisilia kepada wartawan.

Baca Juga :  Ramadan 1437 H Mulai Senin 6 Juni 2016

Menurutnya sampai saat ini sejumlah persoalan tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste belum tuntas termasuk di wilayah Naktuka tersebut.

“Kami sudah melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat dan berharap persoalan dapat segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi NTT juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Polhukam untuk menuntaskan masalah ini,” kata Sisilia seusai berbicara pada Seminar Bertajuk ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Merawat Kebhinekaan’ di Kupang, Sabtu 12/11).

Menurut Sisilia, lamanya penyelesaian masalah ini adalah karena lemahnya koordinasi antara pihak terkait.

“Selain itu ada juga beberapa titik yang bermasalah di Kabupaten Timor Tengah Utara, tapi yang paling krusial ini di Naktuka. Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, berbeda dengan perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya, karena budaya yang sama dan juga sebelumnya Timor Leste adalah bagian dari Indonesia jadi memang pendekatan budaya yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Puing diduga Pesawat Trigana Air Ditemukan

Sementara itu anggota DPRD NTT Gusti Beribe mengatakan, pemerintah pusat harus segera membenahi infrastruktur di wiahah berbatasan kedua negara, terutama kebutuhan dasar seperti jalan, air dan listrik. “Perhatian nyata dari pemerintah dia yakini akan menambah rasa nasionalisme warga di perbatasan,” ujarnya. (sumber: Media Indonesia)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *