Home / Dunia / Tulisan Ahmad Baedowi Ungkap Siapa Dibalik Pembebasan Sandera

Tulisan Ahmad Baedowi Ungkap Siapa Dibalik Pembebasan Sandera

Sebanyak 10 WNI yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf disambut dan dijamu oleh Gubernur Sulu, Abdusakur Totoh Tan, Minggu (1/5/2016), Kota Jolo, Filipina. (Anadolu Agency/Mindanao Examiner)
Sebanyak 10 WNI yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf disambut dan dijamu oleh Gubernur Sulu, Abdusakur Totoh Tan, Minggu (1/5/2016), Kota Jolo, Filipina. (Anadolu Agency/Mindanao Examiner)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta–Sempat muncul polemik setelah 10 Sandera Warga Negara Indonesia dibebaskan dari Abu Sayyaf di Filipina. Polemik muncul karena muncul banyak pihak yang mengklaim paling berjasa dalam upaya pembebasan sandera.

Bahkan media massa Filipina membuat laporan yang menyebut pemerintah Indonesia membayar uang tebusan puluhan miliar kepada Abu Sayyaf sehingga bersedia membebaskan sandera.

Berikut, tulisan Ahamad Baedowi, Direktur Yayasan Sukma Jakarta yang dikutip dari mediaindonesia.com. Tulisan ini sudah dimuat di harian Media Indonesia berjudul ‘Negosiator itu Pendidik’. Selamat membaca.

Sa sebenarnya sulit untuk mulai menuliskan keterlibatan saya dalam misi kemanusiaan yang diinginkan Bapak Surya Paloh. Betul memang kalau saya terlibat dalam pengelolaan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh dalam 10 tahun terakhir ini.

Waktu memulai misi kemanusiaan merancang dan mengelola sekolah bagi anak-anak korban konflik dan korban tsunami di Aceh, saya sangat menjaga jarak dari semua kepentingan politik dan korporasi Media Group. Saya tak pernah tercatat sebagai pegawai Media Group dalam konteks kelembagaan, juga tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai NasDem.

Saya hanya membantu merealisasikan gagasan dan ide besar Bapak Surya Paloh tentang masa depan Aceh melalui pendidikan, dan saya terlibat dalam hubungan emosional kekerabatan dengan Bapak Surya Paloh, Rerie L Moerdijat, dan Lisa Luhur, serta teman-teman Media Group lainnya.

Karena itu, ketika diminta untuk kedua kalinya membantu misi kemanusiaan dalam upaya pembebasan para sandera di Filipina Selatan pun saya masih seorang Ahmad Baedowi dengan posisi yang sama. Bagi saya, ide misi kemanusiaan kali ini sama sekali berbeda dengan misi pengelolaan pendidikan, terutama dari segi waktu.

Jika mengelola sekolah dibutuhkan waktu yang lama dan kesabaran yang panjang, upaya untuk mencari tahu bagaimana caranya membebaskan sandera memerlukan analisis yang tepat dan juga komprehensif. Saya hanya menjawab, “Siap, dan insya Allah dengan niat ikhlas demi kemanusiaan dan tak akan dipublikasi,” ketika Bapak Surya Paloh menelepon saya untuk mendampingi Mayjen Supiadin berangkat ke Filipina.

Kami berangkat bertiga, yaitu Mayjen Supiadin, saya (Ahmad Baedowi), dan Dr Samsu Rizal Panggabean. Nama terakhir saya usulkan untuk bergabung juga karena kekerabatan saya dengan dia sejak di bangku kuliah dulu. Selain itu, saya dan Rizal pernah membuat riset tentang Motivation and Root Causes of Terrorism pada 2010, dengan salah satu daerah yang kami riset ialah Filipina Selatan (Mindanao).

Kebetulan kedua adalah, di akhir 2011, saya pernah mempresentasikan gagasan A School That Learns yang bercerita tentang suka duka mengelola sekolah di bekas daerah konflik di depan Gubernur Mindanao, Mojiv Hattaman, yang merupakan Autonomous Region of Moslem Mindanao (ARMM). Di 2012, rombongan dari Department of Education ARMM dipimpin Dr Shuaib Maulana juga berkunjung ke Sekolah Sukma Bangsa di Aceh.

Menemukan pola kekerabatan

Karena banyak terlibat dalam urusan pendidikan, ketika memasang niat untuk memulai sebuah misi kemanusiaan ini juga dengan tujuan belajar. Dalam belajar tak ada yang lebih menyenangkan daripada membina hubungan kekerabatan dengan siapa saja.

Karena itu, target kunjungan pertama ialah mengunjungi kerabat saya, Prof Dr Sulog Bra, salah seorang pengajar di Mindanao State University. Dr Sulog Bra merupakan resource pertama yang kami dengarkan pendapatnya tentang penyanderaan nelayan Indonesia di Kepulauan Sulu. Menurut Dr Sulog Bra, cukup sulit bagi kita untuk memperoleh validitas data tentang sandera karena banyaknya faksi di dalam Abu Sayyaf Group (ASG). Kemudian Dr Sulog Bra menyarankan kami untuk bertemu dengan Prof Dr Aboud Sayid Lingga, Kepala Pusat Studi Kelompok Bangsa Moro di Mindanao State University.

Sore hari di tanggal yang sama, 5 April 2016, kami bertemu dengan Prof Dr Aboud Sayid Lingga, dan mendengarkan beberapa pendapat dan nasihatnya, sebagai orang penting dalam kelompok penasihat Mindanao Islamic Liberation Front (MILF) yang terus melakukan perundingan damai dengan pemerintah Filipina.

Sandera WNI saat Dibebaskan/Foto: Dok Yayasan Sukma

Sandera WNI saat Dibebaskan/Foto: Dok Yayasan Sukma

Dari Prof Lingga kami memperoleh cukup data untuk mulai menghubungi beberapa contact yang ada di Mindanao. Salah satunya dia merekomendasikan kami bertemu dengan Executive Secretary dari Autonomous Region of Moslem Mindanao (ARMM), Attorney Laisa Masuhud Alamia.

Hari kedua kami di Cotabato, pada 6 April 2016, jam 11 pagi kami bertemu dengan Dr Shuaib Maulana dan Department of Education ARMM untuk diskusi awal tentang kondisi sandera di Sulu. Menurut Dr Shuaib Maulana, sebaiknya kita bertemu dengan Executive Secretary ARMM karena menurutnya kantor ARMM memiliki backdoor team yang bisa dimintakan bantuan untuk melakukan negosiasi dengan para penyandera. Dr Shuaib Maulana adalah orang yang pernah mengunjungi Sekolah Sukma Bangsa di Aceh pada 2012.

Di hari yang sama, 6 April pukul 04.30, kami diterima Executive Secretary ARMM, Attorney Laisa Masuhud Alamia, di ruang kerjanya dan berdiskusi sekitar 1 jam. Sebagai anak asli Sulu dan mengetahui persis kondisi budaya dan psikologis masyarakat Sulu, menurut pengakuannya sangat sulit menggunakan backdoor team ARMM karena saat ini sedang ramai kampanye menjelang pemilu di Filipina. Karena itu, menurutnya, pendekatan government to government adalah cara dan skenario yang terbaik untuk mengatasi masalah sandera Indonesia ini.

Baca Juga :  Asyik Main Pokemon Go, 2 Remaja Jatuh dari Tebing

Di hari ketiga, 7 April 2016, Dr Sulog Bra mengusulkan kami untuk mengunjungi Bangsamoro Development Agency (BDA), sebuah NGO di bawah MILF, untuk berdiskusi soal kemungkinan bantuan mereka. Pukul 10.20 kami dipertemukan dengan Dr Muhammad Ya’qob, Director BDA. Hasil diskusi awal dengan Muhammad Ya’qob, dia menyarankan untuk bertemu dengan Regional Director dari Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi yang kebetulan sedang rapat koordinasi di Cotabato. Pukul 19.30, kami dipertemukan dengan Regional Director dari BDA, Muhammad alQadri (Sulu), Mustafa (Tawi-Tawi), dan Osman Tanabar (Basilan). Diskusi berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Kami memperoleh banyak informasi tentang bagaimana situasi di Sulu. Perseteruan antara MILF dan MNLF jelas sekali mewarnai tarik-menarik tentang posisi para sandera. Setelah itu, kami mengambil kesimpulan, sulit untuk menggunakan MILF dalam proses negosiasi ini karena mayoritas Sulu adalah MNLF.

Hari keempat, 8 April 2016, jam 1 siang, kami bertemu dengan kerabat lainnya dari dua NGO yang pada proses selanjutnya menjadi bagian dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh. Mereka ialah anak-anak muda yang bergerak di bidang advokasi nirkekerasan dan pemberdayaan masyarakat.
Dari mereka kemudian kami bisa masuk jaringan MNLF setelah diperkenalkan melalui telepon dengan seorang revolusioner warga Sulu yang juga pernah ditawan Abu Sayyaf Group selama 4 bulan. Teman Dalam (TD) ini mengetahui secara persis peta kelompok pecahan yang menyandera warga Indonesia. Informasi pertama ialah dari kelompok Al-Habsyi.

Di hari kelima, 9 April, kami memperoleh konfirmasi dari TD bahwa pimpinan mereka (sebut saja Grand Alpha) bertanya tentang siapa kami. Kemudian kami sebut kami bekerja atas nama kemanusiaan yang diinisiasi oleh Bapak Surya Paloh. Konfirmasi ini menjadi penting agar TD bisa mengontak penghubung di lapangan tentang kemungkinan negosiasi dengan kami.

Pada 10 April, kami sepakat untuk bertemu dengan TD dan timnya di Manila. Tepat pukul 19.30, kami bertemu secara langsung dengan TD, BHU (kerabat dari petinggi MNLF), NRH (kombatan MNLF), juga dengan RQ dan DR. Hasil dari diskusi selama 3 jam, kami bersepakat untuk membentuk tiga tim yang dipimpin oleh RQ, TD, dan NRH.

Ketiga tim ini kemudian membuat peta negosiasi dengan cara kekerabatan di tiga titik, yaitu Sulu, Zamboanga, dan Manila. Dalam temuan awal ketiga tim ini, soal dana tebusan (ransom) yang dirilis media berjumlah 50 juta peso, menurut mereka masih diragukan kebenarannya.

Soal angka yang diminta bisa jadi akan lebih kecil dari itu karena sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan di mana keberadaan para sandera. Ketiga tim kemudian bergerak ke lapangan pada Selasa, 12 April 2016, dan berjanji akan memberikan proof of life pada Sabtu, 16 April 2016.
Jika seluruh proses berjalan dengan lancar, proses negosiasi akan berlangsung pada Sabtu, dan mungkin 3-4 hari sesudah itu. Jika negosiasi saling percaya dan setuju, mereka menjanjikan akan membebaskan sandera Indonesia.

Pada 12 April kami kembali ke Jakarta dan melaporkan perkembangan di atas kepada Pak Surya Paloh pada Rabu, 13 April 2016. Kemudian pada Jumat, 15 April 2016, kami (Ahmad Baedowi dan Samsu Rizal Panggabean) berangkat ke Manila dalam rangka memperoleh proof of life para sandera. Sementara itu ketiga tim bergerak pada hari yang sama dari Sulu dan Zamboanga menuju Manila untuk bertemu dengan kami.

Kami bertemu di hotel sejak jam 10 malam, dan diskusi tak berhenti hingga pagi hari, Sabtu, 16 April 2016. Beberapa informasi menarik yang kami diskusikan ialah tentang peluang rencana pembebasan karena sebagaimana diketahui, pada hari yang sama di sore hari terjadi lagi proses penculikan oleh ASG dan 4 orang Indonesia menjadi sandera lagi.

Menurut informasi dari KBRI di Manila, nota diplomatik telah dikirimkan kepada pemerintah Filipina dan militer Filipina berencana melakukan operasi militer dalam minggu ini.

Jika ini terjadi, bisa jadi mengganggu proses negosiasi yang sudah terjadi sejauh ini, karena menurut informasi ASG sayap al-Habsy yang disinyalir menculik warga Indonesia akan terus bergerak dan tentu saja akan menyulitkan tim untuk dapat berhubungan dengan sandera di lapangan.

Sejak subuh pada Sabtu, 16 April, kami menunggu telepon dari lapangan, dan menurut informan mereka harus selalu berpindah setiap 30 menit karena adanya pergerakan militer Filipina. Kontak pertama terjadi pada pukul 04.56, tetapi dalam bahasa Tagalog, middle man dari al-Habsy mengatakan apakah kita serius atau hanya ingin sekadar mendengar suara para sandera tanpa ada kelanjutan. ‘Middle man of al-Habsy’ menginginkan jatah bagi dirinya sendiri untuk proses negosiasi ini, tetapi belum membuka berapa keinginannya karena mereka harus berpindah lagi.

Baca Juga :  Saat Israel Didirikan, Tak Ada Negara Palestina

Kontak kita di lapangan mencoba bernegosiasi agar contacted person yang memutuskan hal ini cukup satu orang saja, tidak menggunakan banyak orang. Namun, sayangnya mereka tak mudah untuk dihubungi kembali karena selalu berpindah-pindah setiap 30 menit sekali. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan.

Salah satu penyebabnya ialah terjadinya penculikan terhadap 4 WNI dan menyebabkan operasi militer menjadi opsi yang segera harus dilakukan. Akan tetapi, Tim 2 masih di lapangan dan setiap saat bisa menelepon kembali jika situasinya kondusif dan memungkinkan. Tim 2 juga menginfo ke kita bahwa tim lain yang juga mencoba melakukan negosiasi masih berada di lapangan. Sandera selalu bergerak di daerah Luuk, Kalinggalang, dan Calua.

Tepat pukul 08.04 waktu setempat, Sabtu, 16 April 2016, saya mendapat telepon pertama kali dan berbicara dengan al-Habsy, kemudian tanpa saya sadari al-Habsy memberikan telepon tersebut kepada Julian Philip, salah seorang sandera asal Minahasa sebagai first officer tugboat mereka.

Dalam rekaman selama kurang lebih 4.28 menit, diketahui bahwa Julian Philip mengatakan uang tebusan sebesar 50 juta harus sudah diterima Senin, 18 April, sebab jika tidak, mereka akan mengeksekusi 1 dari 10 sandera. Menurut Julian, angka 50 juta peso merupakan angka final karena sebelumnya mereka meminta 150 juta peso, ditawar hingga 100 juta, hingga akhirnya permintaan menjadi 50 juta peso.

Empat langkah perundingan

Kisah di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, perundingan pembebasan sandera yang kita lakukan adalah perundingan, bukan operasi militer. Jadi, taktik yang disiapkan ialah taktik berunding, bukan persiapan operasi, misalnya mengerahkan pasukan gerak cepat yang mustahil dilakukan dalam kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara serta menurunkan intelijen sebanyak mungkin ke daerah operasi.

Menemukan pola pertemanan dan kekerabatan yang bisa mengantarkan kita kepada kerabat terdekat kelompok penyandera adalah kata kuncinya.

Kedua, bagian terpenting dari taktik berunding di sini ialah dengan menggunakan jaringan masyarakat sipil, peneliti, guru, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang gerakan nirkekerasan di kawasan Mindanao.

Ini dapat disebut jalur kedua, track two, yaitu jalur actor non-negara, yang dilakukan dengan diam-diam atau rahasia. Jalur ini menurut saya kurang dimaksimalkan oleh negara dalam kasus penyanderaan ini. Padahal ada banyak masyarakat sipil yang bisa kita mintakan bantuan terlibat secara dalam karena memiliki pengetahuan dan budaya yang pas untuk digunakan dalam teknik berunding.
Salah satu alat yang kami jual sebagai ‘ransom’ ialah menawarkan jasa beasiswa anak-anak mereka untuk bersekolah di Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Pendekatan ini sangat efektif karena mereka kita ajak untuk melihat masa depan anak-anak mereka, bukan keinginan kita saat ini. Nilai tawar ini juga mereka anggap sebagai sesuatu yang baru dan masuk di hati dan akal pikiran mereka.

Ketiga, mengingat konteks Sulu dan masyarakat Tausug, bagian lain taktik berunding ialah menggunakan sentuhan kekerabatan dengan pendekatan keagamaan dan kebutuhan masa depan anak-anak mereka tentang pendidikan.

Sentuhan ini perlu walaupun diperlukan waktu supaya figur dan tokoh kekerabatan yang diperlukan–-yang disegani kelompok Abu Sayyaf–bisa diperoleh. Saya dan teman-teman tak segan untuk melakukan salat berjemaah dengan mereka, mengetahui kondisi keluarga mereka, dan menanyakan hal-hal keseharian tentang rencana masa depan anak-anak mereka agar menjadi lebih dekat dengan kelompok penyandera.

Akhirnya, keempat, jalur diplomasi track one, yaitu jalur negara, adalah bagian yang tidak bisa diabaikan, walaupun keterlibatannya tidak harus dari awal. Aktor-aktor negara perlu dilibatkan ketika perundingan pembebasan sandera yang dimotori masyarakat sipil dan sektor bisnis membuahkan hasil.

Dalam langkah keempat ini saya berkali-kali menyampaikan ke Bapak Surya Paloh melalui Pak Enggartiasto Lukita dan Rerie Moerdijat agar tim kita disinergikan dengan tim lain yang juga diketahui telah berada di Sulu. Hal ini dimaksudkan agar data, pola pendekatan, dan rencana pembebasan bisa diputuskan secara bersama.

Setahu saya Tim Kemanusiaan Surya Paloh berulang kali mencoba mendekati pihak perusahaan pemilik ABK yang diculik untuk sharing informasi agar jalur track one ini bisa berjalan dengan baik.

Meskipun penuh keterbatasan, pada akhirnya saya melihat jalur track one terjadi juga atas inisiatif Presiden Joko Widodo agar semua pihak bisa bersatu dalam upaya membebaskan sandera.

Betul saya menjadi orang yang beruntung karena bisa masuk ke kamp mereka berbekal Alquran sebanyak 40 kg, kopiah Aceh, keripik tempe, peyek, dan bakpia pathuk. Hidangan ini kami santap bersama pada Minggu, 1 Mei 2016. Saya menggunakan kapal laut dari Zamboanga menuju Sulu. Alhamdulillah, setelah berunding selama kurang lebih 5 jam di hari itu, tepat pukul 12.19, tanpa uang tebusan, saya bertemu dan menyalami semua sandera di daerah Parang, Sulu.

Wallahu A’lam bi al-shawab. Kebenaran hanya milik Allah, sedikit pun saya tak merasa telah berjasa karena sejak awal niat saya dan teman-teman hanya berusaha membantu dengan cara dan pendekatan yang saya yakini, yaitu pendidikan dan belajar. (sumber: mediaindoensia.com)

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda