Home / Nasional / Tiga Gereja Disegel di Jambi karena Tekanan Massa

Tiga Gereja Disegel di Jambi karena Tekanan Massa

Penyegelan di Gereja Methodist Indonesia/Copyright: PGI
Penyegelan di Gereja Methodist Indonesia/Copyright: PGI

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jambi–Tiga gereja di Jalan Lingkar Barat III Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi disegel sejak 27 September 2018.

Tiga gereja itu ialah Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo.

Humas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengatakan penyegelan tiga gereja itu menambah daftar panjang gereja yang ditutup dan disegel di Indonesia.

“Kami prihatin jika penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja seperti ini terus terjadi hanya karena tekanan massa yang dimobilisasi,” kata Humas PGRI Irma Riana Simanjuntak seperti dikutip Antaranews.com.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag Thomas Pentury mengatakan gereja dilakukan Pemerintah Kota Jambi.

Baca Juga :  Komisi V DPR Segera Tinjau Rest Area 6 Jalan Tol

Penyegelan berlangsung setelah mempertimbangkan hasil rapat Kesbangpol Kota Jambi, FKUB, Kepolisian, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, TNI dan warga sekitar gereja. Satpol PP dalam hal ini bertindak sebagai backup aparat Kepolisian dan TNI.

Adapun latar belakang penyegelan gereja, yaitu tentang IMB yang belum dimiliki gereja dan tuntutan warga RT 07 Kenali Besar, Alam Barajo yang menganggap gereja melanggar Peraturan Daerah No 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah No 11 tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2015 tentang IMB.

Padahal IMB tiga gereja itu masih dalam proses pengurusan. “Bukan karena faktor kesengajaan, tetapi lebih karena faktor-faktor di luar kemampuan mereka yang seharusnya difasilitasi dan diselesaikan oleh aparat pemerintah setempat,” kata Irma.

Baca Juga :  Jokowi Bagi-bagi Sepeda di Kupang

Selain itu, sebelum dilaksanakannya penyegelan, informasi ataupun surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada pihak gereja.

Sehingga pada saat dilaksanakannya penyegelan, surat keputusan tidak diberikan atau tidak dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Jambi, yang menyebabkan kebingungan dan menuai penolakan dari pihak gereja.

PGI menuntut kepada negara untuk aktif menjalankan tugasna memfasiliasi dan melindungi hak-hak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya termasuk beribadah dan membangun gereja. (sumber: antarnews dan jawapos)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda