Home / Humaniora / Soal Rekomendasi PIP, Kepsek Jangan Tunduk pada Tekanan

Soal Rekomendasi PIP, Kepsek Jangan Tunduk pada Tekanan

Kepala SMP 13 Kota Kupang, Abdullah /Foto: Gamaliel
Kepala SMP 13 Kota Kupang, Abdullah /Foto: Gamaliel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Koordinator Auditor Inspektur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Hartati minta kepala sekolah (Kepsek) tidak boleh tunduk pada tekanan orang per orang maupun massa terkait permintaan rekomendasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam pertemuan tim auditor Kementerian P dan K bersama kepala sekolah SMP se-Kota Kupang, Rabu (1/2), Hartati minta kepala sekolah tidak melanggar petunjuk teknis (Juknis) PIP. Apalagi pelanggaran itu dilakukan karena tekanan orang-orang tertentu.

“Kalau masih terus dipaksa juga, bapak minta dibuatkan surat pertanggungjawaban mutlak dari yang bersangkutan dan disuruh tanda tangan,” tegas Hartati.

Surat dibuat dengan tujuan orang atau massa yang memberikan tekanan kepada kepala sekolah, yang bertanggungjawab penuh terhadap persoalan tersebut seperti menarik kembali uang PIP yang dicairkan kepada siswa yang bertentangan dengan Juknis PIP tersebut, dan bertanggungjawab di hadapan hukum. “Itu sudah pamungkas, daripada kita terancam,” ujarnya.

Baca Juga :  DPRD NTT Dorong Pemerintah Penuhi Kekurangan Komputer di Sekolah

Menurutnya kepala sekolah yang mendapat tekanan luar biasa atau terus disudutkan untuk menerbitkan rekomendasi kepada yang melanggar juknis tidak boleh gentar selama yang dilakukannya itu sesuai aturan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMP 13 Kota Kupang, Abdullah mengatakan ia didatangi orang tua siswa yang memintanya segera mengeluarkan rekomendasi kepada siswa yang bertentangan dengan juknis. “Saya menolak,” tegasnya.

Menurutnya penerima PIP di sekolah tersebut yang terdatat oleh dinas pendidikan Kota Kupang sebanyak 647 orang dari 748 siswa. Setelah diverifikasi, ada 134 siswa yang orangtuanya pegawai negeri sipil (PNS). “Masalahnya ada 30 siswa dari 134 siswa itu ada dalam SK,” ujarnya. (gma)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda