Home / Politik / Sekda NTT Pastikan Lelang Jabatan Tanpa Suap

Sekda NTT Pastikan Lelang Jabatan Tanpa Suap

Ilustrasi: Mutasi Pejabat Pemprov NTT/Foto: Gamaliel
Ilustrasi: Mutasi Pejabat Pemprov NTT/Foto: Gamaliel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang– Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih lowong.

Tiga OPD itu ialah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, serta Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset .

Sekretaris Daerah Fransiskus Salem memastikan proses lelang jabatan yang segera digelar Januari 2017 bersih dari suap.

“Tidak ada yang namanya suap atau lobi-lobi dengan uang untuk membeli jabatan. Yang baik akan kita pakai, bukan karena dengan lobi atau suap-menyuap,” tegas Fransiskus kepada wartawan di Kupang, Senin (9/1/2016).

Dia mengatakan pekan ini akan dibentuk panitia seleksi (Pansel) yang mulai bekerja melakukan lelang jabatan. Mereka akan menyeleksi pejabat yang memasukan lamaran yang selanjutnya mengikuti fit and proper test. “Untuk eselon dua harus melalui proses ‘fit and proper test’, sehingga pada Maret 2017 sudah bisa dilantik,” katanya.

Baca Juga :  Anwar Pua Geno Jadi Ketua DPRD NTT

Menurut Frans proses proses seleksi akan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan pihaknya memastikan tidak ada oknum yang menerima uang untuk jabatan tertentu.

“Tidak ada ampun bagi yang terima uang. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Dia menegaskan jika ada oknum yang diketahui menerima uang dari oknum yang meminta uang kepada eselon II yang mengikuti seleksi. “Di NTT tidak ada terima-terima uang, kalau di tempat lain mungkin, di sini tidak ada,” ujarnya.

Akan tetapi jika ditemukan ada yang menerima suap, langsung diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Begitu pula, jika Sekda diketahui menerima suap, juga akan mengundurkan diri.

“Jika saya kedapatan terima uang untuk lelang jabatan maka saya akan langsung berhenti, sebelum gubernur memberhentikan. Ini sikap ksatria seorang pamong praja tulen,” tegasnya. (sumber: media indonesia/palce amalo)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda