Home / Hukum / Saksi Berhalangan Hadir, Sidang Korupsi NTT Fair Ditunda

Saksi Berhalangan Hadir, Sidang Korupsi NTT Fair Ditunda

Kuasa Hukum terdakwa Konsultan PT Dasakom Barter Yusuf,  Fransisco Bessie (kedua dari kanan). Dok. Pribadi
Kuasa Hukum terdakwa Konsultan PT Dasakom Barter Yusuf, Fransisco Bessie (kedua dari kanan). Dok. Pribadi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Sidang lanjutan kasus korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair senilai Rp29 miliar dengan terdakwa Konsultan PT Dasakom, Barter Yusuf ditunda.

Penundaaan terjadi karena tiga saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan, berhalangan hadir.

Tiga saksi adalah anak buah Barter Yusuf yakni Muhammad Ramli dan Ishak Yunus dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Fransiskus Hidung Boleng asal Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Semoga jaksa sudah mempersiapkan saksi yang akan dihadirkan dan tidak terulang lagi penundaan sidang karena saksi tidak hadir, kaerna perkara ini mendapatkan perhatian publik khususnya di NTT jadi harus lebih serius,” kata Kuasa Hukum Barter Yusuf, Fransisco Bernando Bessie seusai sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (8/10).

Dalam sidang perdana pekan lalu, Barter Yusuf tidak mengajukan eksepsi, pada sidang kedua tersebut langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara. “Memang dari awal kami tidak mengajukan eksepsi,” jelas Fransisco Bernando Bessie.

Baca Juga :  Ahok Sudah Keluar dari KPK

Majelis Hakim Fransiska Dari Paulo Nino kemudian minta jaksa Hendrik Tip menghadirkan tiga saksi pada sidang ketiga yang dijadwalkan Selasa (15/10).

Sidang kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan dua terdakwa lainnya yakni Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri, perusahaan yang membangun gedung NTT Fair, Linda Liudianto dan Pelaksana Lapangan PT Dasakom Fery Jons Pandie.

Sidang terhadap dua terdakwa ini juga berlangsung cepat. Pasalnya, Linda Liudianto batal mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. “Setelah mempertimbangkan secara matang, kami membatalkan eksepsi terhadap dakwaan jaksa,” kata Kuasa Hukum Linda Liudianto, Sumaso.

Linda didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Dia diduga melakukan amandemen terhadap dokumen perencanaan proyek untuk meloloskan penawaran PT Eka Cipta Puri. Padahal menurut jaksa, penawaran perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.

Baca Juga :  Satu Orang Tewas Terpanggang di Kupang

Selanjutnya saat giliran terdakwa Fery Jons Pandie, kuasa hukum Mario Kore Mega menyerahkan eksepsi kepada mejelis hakim, Ikramika Falie. Hakim kemudian minta jaksa membaca materi eksepsi tersebut kemudian membuat tanggapan pada sidang Selasa pekan depan.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menyebut mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Sekretaris Daerah Benediktus Polo Maing turut menerima komisi dari anggaran pembangunan gedung. Namun saat diperiksa jaksa sebagai saksi, Lebu Raya membantah. Dia mengatakan tidak pernah mengintervensi pembangunan gedung tersebut. (gma)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda