Home / Bisnis / REI Sebut NTT Tidak Dukung Program Rumah Murah Jokowi

REI Sebut NTT Tidak Dukung Program Rumah Murah Jokowi

Rumah Murah/Foto: Lintasntt.com
Rumah Murah/Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) NTT Bobby Pitoby menyebut program satu juta rumah murah yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah.

“Tidak ada perhatian dan dukungan sama sekali tentang perumahan. Padahal dukungan pemerintah pusat ke daerah sangat luar biasa,” kata Bobby kepada wartawan di sela-sela pembukaan Pameran REI Expo ke-7 di Lippo Mall Kupang, Jumat (23/6).

Menurut Bobby kurangnya dukungan pemerintah daerah antara lain masih mempertahankan Biaya Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi program rumah murah tersebut. Padahal sasaran program ini ialah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini pemerintah daerah masih menarik BPHTB sebesar Rp4.050.000 per rumah murah. Sebaliknya menurut Dia, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp6.250.000 ke daerah dalam bentuk prasarana sarana umum per rumah murah.

Baca Juga :  REI NTT Gelar Expo Perumahan di Lippo Mall

Selain itu bantuan uang muka dari Kementerian PUPR sebesar Rp4 juta per rumah, pembebasan pajak sebesar Rp14 juta, bantuan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) per PNS sebesar Rp5,8 juta.

Dengan bantuan anggaran sebesar itu, menurut Bobby, pemerintah daerah tidak perlu menarik dana dari BPHTB. “Pemerintah daerah beranggapan jika BPHTB dihapus, pendapatan daerah akan berkurang. Benar, pendapatan daerah berkurang, tetapi pemerintah daerah sebenarnya mendapatkan jauh lebih banyak dari anggaran yang dikucukan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, salah satu fungsi pemerintah daerah ialah mensejahterakan rakyat, bukan menyulitkan rakyat. Kalau masyarakat masih kontrak rumah, menandakan masyarakat belum sejahtera.

Bobby juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak menghapus BPHTB. Pasalnya NTT sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pembangunan rumah untuk rakyat. Salah satu dukungan yang diharapkan dari pemerintah ialah membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah.

Baca Juga :  REI Luncurkan 1.500 Rumah untuk Rakyat NTT

“Dari 16 indikator kemiskinan, tujuh indikator di antaranya berhubungan dengan rumah sehingga prioritas utama pemerintah daerah adalah bangun perumahan karena perumahan lokomotif utama ekonomi dan membangun harkat dan martabat masyarakat,” tandas Bobby. (gma)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda