Home / Dunia / Rakyat NTT Tuntut Australia Di PBB US$ 15 Miliar

Rakyat NTT Tuntut Australia Di PBB US$ 15 Miliar

Ledakan Ladang Minyak dan Gas Montara 21 Agustus 2009/Foto: YPTB
Ledakan Ladang Minyak dan Gas Montara 21 Agustus 2009/Foto: YPTB

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Rakyat Nus Tenggara Timur (NTT) korban pencemaran Laut Timor, secara resmi telah mengajukan tuntutan ganti rugi sosial ekonomi terhadap Pemerintah Federal Australia di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Gugatan sudah disampaikan sejak 5 Desember 2019. Masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran laut Timor terdiri dari petani rumput laut, nelayan dan masyarakat dari 13 kabupaten dan kota.

Prof Mukhtasor dari ITS Surabaya mengatakan pihaknya merujuk pada seorang pengacara ternama Monica Feria-Tinta yang berdomisili di London-Inggris untuk segera melaksanakan tuntutan tersebut dan di dalam tuntutan nya kerugian sosial ekonomi masyarakat sebesar US$ 15 Miliar.

Angka tuntutan ini tidak berlebihan dan berdasarkan pada hitungan kerugian sosial ekonomi yang kredibel dan akuntabel yang dilakukan oleh Prof Mukhtasor dari ITS Surabaya.

Hari ini, tepat 10 tahun 4 bulan yang lalu,wilayah perairan Indonesia di Laut Timor, sebagian besar tercemar minyak mentah bercampur zat kimia timah hitam dan bubuk kimia dispresant akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor saat itu.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 21 Agustus 2009 itu, kemudian “membunuh” lebih dari 100.000 mata pencaharian warga NTT, terutama para petani rumput laut, para nelayan, serta berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir sampai membawa kematian,dan hancurnya puluhan ribu hektare terumbu karang di wilayah perairan Laut Timor yang belum dihitung besar kerugian nya.

Hal ini dikemukan pesan akhir tahun Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni kepada pers Minggu, 29 Desember 2019.

Dimanakah letak rasa peri kemanusiaan bangsa Australia terhadap penderitaan ratusan ribu rakyat Indonesia yang diakibatkan nya itu bahkan ada banyak orang yang sakit hingga membawa mereka pada kematian?.

Masihkah perlu kita bersahabat dengan Australia dan lain sebagainya yang menimbulkan banyak sekali tanda tanya ini?.

Australia bicara dan promosikan soal kerja sama ekonomi nya IA-CEPA itu dan apakah untung nya bagi Indonesia dengan membuat sebuah kesepakatan kerjasama ekonomi yang didalamnya terdapat penderitaan rakyat Indonesia yang maha dahsyat ini?

Dimanakah Kepentingan Nasional Indonesia yang diinjak injak oleh Australia seenaknya dan semuanya dia?

“Atas nama rakyat korban,kami meminta Jakarta untuk segera menghentikan perlakuan biadab dari Canberra,dan hentikan ratifikasi IA-CEPA serta membatalkan seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor serta gunakan ‘Median Line’ sebagai garis batas yang baru dan permanen karena ini menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tambah Tanoni.

Yakin Pada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

“Dari hari ke hari kami terus berjuang tanpa mengenal lelah, hanya untuk mencari sebuah keadilan”. “Kami merasa seolah perjuangan rakyat ini hanyalah perjuangan kami seorang diri”.

Meskipun demikian,dia mengakui bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjatan telah menerbitkan sebuah surat tugas kepada lima orang sebagai “The Montara Task Force” pada Agustus 2017 dan kemudian disempurnakan lagi setahun kemudian pada Agustus 2018,sudah sangat tepat,ujar Tanoni.

Baca Juga :  Disuruh Tuhan, Pria Ini Bangun Salib Raksasa di Negara Islam

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu,baginya, kasus Montara sebenarnya gampang saja diurai proses penyelesaiannya,jika kita memberikannya dengan sepenuh hati kepada Pemerintah Australia untuk bertanggung jawab karena Canberra adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap petaka Montara di Laut Timor itu.

Sekitar tiga tahun lalu pada tahun 2016, akhirnya kami mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan kepada PTTEP (Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia), perusahaan minyak asal Thailand yang mengelola anjungan Montara, di Pengadilan Federal Australia, di mana persidangannya sampai saat ini masih berjalan.

“Walaupun yang digugat itu baru di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dengan jumlah penggugat sekitar 15.500 orang petani rumput laut, dan prosentasenya hanya sekitar 3-5 persen saja, tetapi saya merasa, kami telah berbuat yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan NKRI,” kata penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta” itu.

Kami menunggu undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk ke Jakarta dan dengan seijin Tuhan Yang Maha Kuasa kami yakin Luhut Binsar Pandjaitan akan segera mengambil sikap tegas nya pada bulan Januari 2020 ini untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor itu, ujar Tanoni.

Langkah penyelesaian Montara

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo dengan segera menyurati Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian guna mengakhiri kasus Motara yang sudah 10 tahun berjalan, namun tak pernah mengenal kata akhir ini.

Kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor adalah masalah bangsa Indonesia yang sangat besar yang harus mendapatkan perhatian utama dan serius dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penyelesainnya.

“Jika dalam waktu sebulan ke depan PM Australia Scott Morrison tidak menanggapi surat Presiden Jokowi atau menjawabnya secara abu abu, maka kasus ini segera dibawa ke International Court af Justice (ICJ) atau ke International for The Law Of the Sea (ITLOS), sebab kasus pencemaran minyak di Laut Timor, tidak berdimensi politik, tetapi semata-mata hanya masalah kemanusiaan dan lingkungan,” kata Tanoni.

Beberapa waktu lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia memutuskan mengambil sikap tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, NTT karena insiden ledakan ladang migas Montara di Australia telah membuat rakyat menderita.

“Ini memang masalah bertahun-tahun tidak pernah diputuskan, sekarang kita putuskan bahwa kita harus membela kepentingan rakyat kita yang rumput lautnya, pantainya tercemar akibat meledaknya anjungan minyak Montara yang hari ini, 21 Agustus 2019, sudah berjalan 10 tahun,” katanya.

Baca Juga :  3 Warga Israel Tewas Ditikam Pemuda Palestina

“Saya nggak tahu dia mau bayar atau nggak, itu yang jelas rakyat kita menderita. Mereka dulu verbally (secara lisan) sudah mengakui ada kesalahan mereka saat pertemuan dengan Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri) dan Menlu Thailand serta Freddy Numberi (mantan Menteri Perhubungan),” tegasnya.

Terus Kejar PTTEP

Sejak meledaknya anjungan minyak Montara 10 tahun lalu, pemerintah terus mengejar ganti rugi perusahaan migas asal Thailand itu, namun tetap menemui jalan buntu.

Perusahaan minyak tersebut melalui situs resminya, www.pttep.com, mengutip hasil riset independen bahwa tidak ada minyak dari Anjungan Montara yang memasuki wilayah daratan RI dan Australia, bahkan mengklaim bahwa tumpahan minyak tersebut hanya memberikan dampak kecil atau bahkan tidak ada sama sekali pada ekosistem atau spesies laut di wilayah perairan Laut Timor.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ahli-ahli dari Amerika Serikat dan Australia serta fakta-fakta yang disampaikan kepada Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni, tumpahan minyak dari anjungan Montara milik perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) itu,dalam jumlah yang sangat besar mengalir ke Laut Timor sampai menembus sejumlah wilayah pesisir kepulauan NTT selama 74 hari tanpa mampu dihentikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R. Muzhar mengatakan mengenai kerusakan dan kerugian di Laut Timor itu cukup masif.

“PTTEP Australasia tetap harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang berdampak bagi para korban yaitu petani rumput laut, nelayan, dan masyarakat sekitar. Itu semua harus dikompensasi,” ujarnya.

Dampak ekonomi dari tumpahan minyak Montara ini juga dirasakan sangat berat oleh Ferdi Tanoni, yang berjuang seorang diri membela hak-hak rakyat yang terdampak.

Kala itu, timnya pernah meminta bantuan seorang penasihat kepresidenan AS, Dr Robert Spies yang pernah menghitung ganti rugi dalam kasus meledaknya anjungan Deepwater Horizon milik British Petroleum di Teluk Meksiko tahun 2010 dan mengkaji tumpahan minyak yang mengucur dari kapal Exxon Valdez di Alaska pada 1989.

Dr Robert Spies mengatakan rumput laut yang tercemar di wilayah perairan NTT mengalami sedimentasi minyak yang teramat parah, sehingga butuh waktu yang lama untuk mengembalikan keadaan.

“Sekali lagi dengan seijin Tuhan Yang Maha Kuasa kami berkeyakinan betul kali ini Peduli Timor Barat dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bergerak dengan sepenuh hati dalam arah yang sama dan cepat dimana kasus ini akan segera kami menangkan,” demikian Ferdi Tanoni. (siaran pers)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda