Home / Dunia / Puluhan Ribu Rakya NTT Korban Montara Dikhianati

Puluhan Ribu Rakya NTT Korban Montara Dikhianati

Ferdi Tanoni (kanan) Bersama 
Co-Chair (Ketua Bersama) The National Congress of Australia’s First People DR Jackie Huggins. Foto: Dokumen Pribadi Ferdi Tanoni untuk Lintasntt.com
Ferdi Tanoni (kanan) Bersama Co-Chair (Ketua Bersama) The National Congress of Australia’s First People DR Jackie Huggins. Foto: Dokumen Pribadi Ferdi Tanoni untuk Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Kecurigaan kemungkinan terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat NTT yang dilakukan mantan Deputy I Arif Havas Oegroseno sudah berulang kali terjadi yang menimbulkan hambatan terhadap berbagai upaya rakyat dan Pemerintah Daerah yang direstui Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor,kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor Kepada Pers di Kupang, Minggu (29/04).

Misal nya,Oegroseno mengetahui betul pada tanggal 9-11 April 2018 Montara Task Force akan melakukan pertemuan dengan pihak PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia yang sedianya diadakan pada awal Februari 2018 guna memenuhi harapan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir November 2017.

Namun, dalam kapasitasnya sebagai Duta Besar RI untuk Jerman mengundang rapat CEO PTTEP di Jakarta pada 23 Maret 2018 membahas soal CSR PTTEP. Akibatnya fatal, PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia belum bersedia lagi untuk mengagendakan pertemuan dengan Montara Task Force,ujar FerdI Tanoni

Baca Juga :  Jokowi Tunda Kunjungan ke Australia

Salah satu contoh lain lagi,katanya pada tanggal 2 Desember 2016 atas ketegasan sikap dari Menko Luhut Binsar Pandjaitan menghadirkan Duta Besar Australia Paul Grigson di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman RI dan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah yang diwakili Arif Havas Oegroseno, Pemerintah NTT diwakili Ketua BLHD Benyamin Lola dan perwakilan rakyat korban Ferdi Tanoni.

Dalam pertemuan tersebut, sambung nya Arif Havas Oegroseno menyampaikan permintaan agar Pemerintah Australia menindaklanjuti Minutes of Meeting 2010 yang ditandatangani Duta Besar Australia pada waktu itu Greg Moriarty dan mantan Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi guna mengimplementasikan MoU RI-Australia 1996 tentang Penanggulangan dan Pencagahan Tumpahan minyak di Laut serta mendorong PTTEP untuk bertanggungjawab,kata pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini.

“Saya menyampaikan tuntutan rakyat NTT agar Pemerintah Australia segera merealisasikan pernyataannya dalam surat-suratnya dari Menteri Perindustrian Australia, Menteri Luar Negeri Australia dan kantor Perdana Menteri Australia yang ditujukan kepada rakyat korban,” kata Ferdi Tanoni yang juga adalah mantan agen Imigrasi Australia ini.

Baca Juga :  Kapal Terbalik di Mediterania, 700 Migran Tewas

Ketika itu kapa penulis buku Skandal laut Timor Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta ini bahwa “Duta Besar Australia Paul Grigson meminta waktu dua minggu untuk memberikan jawaban berhubung harus menghubungi Canberra terlebih dahulu”.

“Menjelang akhir Desember 2016, tutur Tanoni Wakli Duta Besar Australia Jason Lee menemui Arif Havas Oegroseno dan menyampaikan kesediaan Pemerintah Australia untuk bekerja sama dengan Pemerintah RI dan Rakyat korban guna mendorong percepatan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara”.

“Namun,jawaban Pemerintah Australia ini ditolak mentah mentah oleh Hvas Oegroseno yang mengancam untuk membawa kasus Montara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”,kata Tanoni dengan nada kesal.

“Hal ini baru terungkap dalam pertemuan resmi saya dengan perwakilan saya di Australia pada Desember 2017 dengan pejabat senior Departemen Luar Negeri Australia di Canberra,” ujar Tanoni. (*/ferdi)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda