Home / Daerah / PT PGGS Segera Lunasi PBB HGU Garam Rp857,2 Juta

PT PGGS Segera Lunasi PBB HGU Garam Rp857,2 Juta

Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) Henry Indraguna (kedua dari kiri) bersama rekan memperlihatkan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) HGU Garam dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada wartawan./Foto: Lintasntt.com
Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) Henry Indraguna (kedua dari kiri) bersama rekan memperlihatkan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) HGU Garam dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada wartawan./Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–PT Pangung Guna Ganda Semesta (PGGS) segera melunasi tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) hak guna usaha (HGU) garam seluas 3.720 hektare di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) Henry Indraguna memperlihatkan tagihan PBB tersebut dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada wartawan dalam jumpa pers di Kupang, Rabu (7/11/2018).

PT PKGD adalah perusahaan yang mengkuisisi PT PGGS sejak 2017. Namun, Dia menyayangkan ada perusahaan lain yang sedang beroperasi di area HGU tersebut tanpa izin PT PKGD.

Malah, perusahaan itu kata Henry, telah mengantongi izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Kami siap bayar PBB karena itu HGU kami, tapi tanahnya dipakai orang lain. Apa ga malu dibayarin orang?,” ujar Henry yang didampingi tim kuasa hukum dari Law Firm Henry Indraguna and Partners tersebut.

Baca Juga :  Ini Tiga Program 'Quick Wins' Gubernur NTT

Menurut Henry, tagihan PBB yang dikirim Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PT PGGS merupakan bukti pengakuan pemerintah kepada perusahaan tersebut sebagai pemilik sah HGU garam.

“Pemerintah Kabupaten Kupang mengakui lahan HGU itu milik PT PGGS itu bukan tanah ulayat seperti yang disampaikan beberapa pihak,” ujarnya.

Jika masih ada statemen yang menyebutkan lahan tesebut merupakan tanah ulayat, menurut Henry, ucapan itu harus dibuktikan, misalnya dengan memperlihatkan bukti pembayaran pajak. Dengan melunasi PBB, memperlihatkan PT PGGS taat terhadap aturan hukum
Izin Dipersulit
Setelah tagihan PBB dilunasi, menurut Henry, mestinya pemerintah Kabupaten Kupang juga memenuhi kewajiban mereka, yakni menerbitkan izin-izin yang dibutuhkan PT PKGD agar segera beroperasi membangun industri garam.

Baca Juga :  Belum Ada Pembagian Kartu Tani di NTT

Perusahaan juga sudah siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk investasi garam di area HGU milik mereka.

Sebagai perusahaan yang taat aturan hukum, pengurusan izin sesuai aturan. “Prosedurnya sudah sampai di camat, tetapi camat tidak mau tanda tangan, katanya dilarang,” ujarnya.

Padahal untuk memperoleh surat pengurusan izin mengenai analisa dampak lingkungan (Amdal), harus ada rekomendasi dari bupati, dan rekomendasi itu harus ad tanda tangan camat.

“Camat tidak mau tanda tangan. Bagaimana rekomendasi bupati keluar. Kalau tidak ada rekomendasi bupati, amdal tidak keluar,” kata Henry. (gma)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda