Kupang–Puluhan pekerja seks komersial (PKS) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (10/10/2019).
Di situ mereka membentangkan spanduk serta membawa celana dalam wanita bekas, dan poster. Salah satu spanduk bertuliskan ‘Pekerja Seks Butuh Perlindungan, bukan Pemulangan Paksa’.
Unjuk rasa digelar setelah Pemerintah Kota Kupang menutup lokalisasi Karang Dempel (KD), tempat yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Lokalisasi ini dibangun sejak 1979, terletak di Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak.
Turut mendampingi para PSK, puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel. Mereka menuntut DPRD dan pemerintah Kota Kupang memberikan keadilan bagi seluruh PSK.
Pasalnya ada PSK yang telah difasilitasi pemulangannya dengan anggaran pemerintah Kota Kupang, namun masih ada PSK yang belum diberikan uang untuk mendanai pemulangan mereka. Sesuai data PSK yang disampaikan Aliansi Tolak Penggusuran Karang Dempel, tercatat 154 PSK.
Dari jumlah itu, 68 orang telah dipulangkan ke daerah masing-masing sejak 4 Oktober 2019, terdiri dari 51 orang dipulangkan dengan anggaran pemerintah, dan 17 orang mengunakan dana pribadi. Sisanya 46 orang belum dipulangkan.
Persoalan muncul karena 46 pekerja seks tersebut tidak memperoleh pendapatan lantaran tempat mereka beroperasi sudah ditutup.
“Masih ada 46 orang yang terkatung-katung nasibnya,” kata Koordinator Umum PSK, M Niawaty lewat pernyataan tertulis kepada wartawan.
Dalam keterangan tertulis tersebut, Niawaty juga menyebutkan dalam sebuah kegiatan sosialisasi terkait pemulangan PSK di Kupang, disebutkan PSK akan dibekali uang antara Rp5,5 juta sampai Rp6 juta. Nantinya uang sebesar itu akan dijadikan modal usaha di kampung halaman mereka.
“Kenyataannya, yang dijanjikan itu sebatas isapan jempol,” ujarnya.
Selama menunggu bantuan anggaran untuk mendanai pemulangan mereka, Niawati minta pemerintah Kota Kupang tidak melakukan intimidasi bahkan razia PSK.
“Pemerintah juga harus memberikan bantuan makanan dan layanan kesehatan, dan merelisasikan anggaran modal usaha,” katanya.
Unjuk rasa di gedung DPRD dijaga puluhan aparat keamanan dari Polres Kupang Kota. Setelah berorasi, beberapa perwakilan mahasiwa kemudian bertemu anggota DPRD, sedangkan sejumlah PSK bersama mahasiswa lainnya berorasi di halaman depan kantor dewan.
Ada juga PSK dan mahasiswa terlihat menunggu sambil merokok dan bermain handphone. Di antara PSK yang berunjuk rasa terssebut, ada yang terlihat memakai masker untuk menutupi wajah, namun ada yang sama sekali tidak mamakai masker. (gma)
