Home / Lingkungan / Presiden Diminta Ambil Alih Kasus Pencemaran Laut Timor

Presiden Diminta Ambil Alih Kasus Pencemaran Laut Timor

jokowi di bolok

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Presiden Joko Widodo diminta ambil alih urusan kasus pencemaran Laut Timor sebab kasus ini sebenarnya sudah mesti bisa terselesaikan secara meneyuluh dan komprehensif sejak tahun 2017 lalu.

Namun patut dicurigai ada motif untuk menghambat penyelesaian kasus Montara ini oleh Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI,Arif havas Oegroseno. Misalnya antara lain menggiring perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tetapi gugatan terhadap PTTEP ini terpaksa dicabut kembali karena salah mencantumkan nama para tergugat.Salah pencantuman nama tergugat ini menjadi tanda tanya banyak pihak, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Selain itu menolak berkolaborasi dan memarjinalkan rakyat NTT dari Pemerintah dengan mengadakan pertemuan 23 Maret secara diam-diam dengan CEO PTTEP (Public Company) Pty.Ltd di Jakarta membahas pemberian CSR PTTEP tanpa mengikutsertakan semua pemangku kepentingan (stake holders).

Misi staf nya Basilio Dias Araujo ke Kupang dan Rote didampingi dua petinggi dari PTTEP Indonesia pada 20/04/2018 dengan cara berjalan dari pintu ke pintu guna meyakinkan pejabat Pemerintah di daerah ini tentang pentingnya menerima CSR PTTEP. Rakyat korban Montara membatalkan pertemuan pada 21/04/2018 dengan sebuah tim yang berbajukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Baca Juga :  AJI-WWF Gelar Pelatihan Jurnalisme Lingkungan di Kupang

Pertemuan tanpa mengikutsertakan semua stakeholders termasuk rakyat korban pencemaran patut dicurigai sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi untuk mengorbankan rakyat pesisir Nusa Tenggara Timur yang sudah 9 tahun menderita sejak anjungan minyak Montara meledak di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

“Karena itu, kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil alih kasus pencemaran Laut Timor tersebut guna mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah 9 tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian,” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni di Kupang, Jumat (27/4).

Dalam pandangan kami,kata Tanoni yang paling berbahaya dan nyata adalah tindakan Oegroseno mengeleminir Montara Task Force bentukan Luhut Binsar Pandjaitan,kemudian membenturkan nya dengan Pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pencemaran Laut Timor ini,kata pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini.

Padahal,Montara Task Force yang diberi tugas memonitor,mencermati dan berdialog dengan semua pihak terkait dengan kasus Tumpahan Minyak Montara itu dibentuk secara resmi dalam sebuah kesepakatan rapat koordinasi terbuka pada tanggal 15 Agustus 2017 dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihadiri semua kementerian terkait,Wakil Gubernur NTT,Bupati Kupang,Bupati Rote,Bupati Timor Tengah Selatan dan rakyat korban. Akan tetapi dengan kuasanya Oegroseno mampu mengeliminir Montara Task Force ini.

Baca Juga :  Kader Tani Kawasan Gunung Egon Dilatih Kelola SDA

Montara Task Force telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat sejak September 2017 dengan menghasilkan antara lain kesediaan Pemerintah Australia mengadakan pertemuan secara berkala guna mempercepat penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

Pemerintah Australia berpandangan dan mengakui eksistensi Montara Task Force yang merepresentasikan seluruh stakeholders yang ada, sebagai perwakilan resmi suara Indonesia dalam kasus Montara.

Oegroseno mengetahui betul pada tanggal 9-11 April 2018 Montara Task Force akan melakukan pertemuan dengan pihak PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia yang sedianya diadakan pada awal Februari 2018 guna memenuhi harapan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir November 2017.

Namun, dalam kapasitasnya sebagai Duta Besar RI untuk Jerman mengundang rapat CEO PTTEP di Jakarta pada 23 Maret 2018 membahas soal CSR PTTEP. Akibatnya fatal, PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia belum bersedia lagi untuk mengagendakan pertemuan dengan Montara Task Force,” ujar Ferdi Tanoni. (gm)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda