Kupang–Panitia Pemunggutan Suara (PPS) ternyata tidak mengirim surat pemberitahuan kepada pasangan calon kepala daerah Matheos Viktor Messakh-Viktor Manbait (Viktori) sebelum melakukan verifikasi di 11 kelurahan.
Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang 2017 yang dibacakan kuasa hukum Viktori, Paulus DB Naro, SH.
Dengan demikian, Verifikasi Faktul Dukungan calon independen yang berlangsung 24 Agustus-6 September 2016 tidak diketahui Viktori.
“Sebanyak 11 kelurahan tidak pernah mengirimkan surat sampai dengan saat ini yakni Naioni, Nunbaun Delha , Airnona, Fontein, Solor, Nefonaek, Bonipoi, Bello, Kolhua, Sikumana, dan Merdeka,” kata kuasa hukum Viktori saat membacakan kesimpulan dalam sidang tersebut, Senin (7/11).
Selain itu, PPS juga diduga kuat melakukan kesalahan dengan mengirimkan surat kepada pasangan Viktori sangat lambat dari awal dimulainya verifikasi.
Surat pertama diterima Viktori pada 30 Agustus untuk verifikasi di Kelurahan Naikoten I.
Selanjutanya PPS mengirim surat verifikasi di lima kelurahan tertanggal 31 Agustus yaitu Fatukoa, Bello, Tode Kisar, Naioni, dan Oebobo.
“Kebanyakan surat-surat pemberitahuan ini diterima terlambat sehari atau dua hari dari tanggal surat,” ujarnya.
Gelombang surat kedua diterima untuk verifikasi di 14 kelurahan tertanggal 1 September. Selanjutnya diterima surat untuk 11 Kelurahan tertanggal 2 September, dan 9 kelurahan tertanggal 3 September.
Sidang sengketa Pilkada tersebut gagal mencapai kesepakatan. Pasalnya KPU tetap pada sikapnya yakni telah melakukan verifikasi faktual secara benar. “Karena tidak tercapai kesepakatan, Panwaslu yang akan membuat keputusan,” kata Ketua Panwaslu Kota Kupang Germanus Attawuwur. (gma)
