Home / Daerah / PLN NTT-Dinas ESDM Bersinergi Naikkan Rasio Elektrifikasi

PLN NTT-Dinas ESDM Bersinergi Naikkan Rasio Elektrifikasi

Foto: Humas PLN NTT
Foto: Humas PLN NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi untuk menaikkan rasio elektrifikasi (RE) dan jumlah desa berlistrik  (rural electrification) di daerah itu.

Rasio Elektrifikasi Provinsi NTT saat ini sebesar 62,88 persen atau yang terendah di Indonesia. Menteri ESDM meminta rasio elektrifikasi NTT pada 2019 mencapai 90%.

Untuk itu, General Manager PLN UIW NTT Ignatius Rendroyoko bersama Kepala Dinas ESDM NTT Boni Marisin sepakat bersinergi untuk mewujudkan target yang diminta Menteri ESDM tersebut. Kesepakatan itu diawali dengan rapat koordinasi di Aula Flobamora Kantor PLN UIW NTT, Kamis (7/2/2018).

Ignatius Rendroyoko mengungkapkan dari total rumah tangga di NTT sebagaimana data BPS NTT sebanyak 1.163.007 rumah tangga (RT), yang sudah menikmati listrik sebanyak 731.268 RT, atau sebesar 62,88%.

Sedangkan dari total desa di NTT sebanyak 3.353 desa, yang sudah berlistrik sebanyak 2.571 desa, atau sebesar 76,68% desa yang sudah berlistrik.  “Untuk tahun 2019, PLN NTT merencanakan akan melistriki sebanyak 600 desa baru,” kata Rendroyoko.

Baca Juga :  Kementerian Perhubungan Mulai Bangun Terminal Tipe A Kupang

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, tambah Rendroyoko, PLN membangun melalui  program listrik perdesaan yang secara simultan melistriki desa-desa yang belum terjangkau listrik di semua kabupaten  di NTT.  Juga melalui program perluasan jaringan yang dilaksanakan semua unit PLN di kabupaten-kabupaten.

Sementara Kepala Dinas ESDM NTT, Boni Marisin mengatakan bahwa PLN NTT dan ESDM NTT perlu melakukan koordinasi terus-menerus di semua tingkatan, baik di tingkat manajeman maupun tingkat teknis agar pekerjaan di lapangan tidak tumpang tindih.

Boni Marisin mengakui terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi baik oleh instansi masing-masing maupun bersinergi antar PLN dan ESDM.

Program kelistrikan bisa dilakukan dengan membangun listrik secara berjaringan oleh PLN, atau membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), menggunakan tenaga surya (PLTS) baik secara komunal dan tersebar.

“Bahkan, kita juga harus berkoordinasi dengan instansi lainnya, seperti Dinas Nakertrans, Kementrian Daerah Tertinggal, yang juga memiliki program kelistrikan, berupa pembangunan listrik tenaga surya,” tambah Boni Marisin.

Baca Juga :  Angin Kencang Landa Kota Kupang, Listrik Padam

Sejumlah kendala yang terungkap dalam rapat koordinasi. Antara lain mengenai jumlah desa yang terus mengalami pemekaran. Data potensi desa NTT sebelumnya sebanyak 3.270 desa, kemudian berubah menjadi 3.353 desa setelah terjadi pemekaran desa sesuai Permendagri. Juga pola pemukiman yang terpencil dan menyebar menjadi tantangan dalam menyediakan listrik.

Selain itu, ada banyak fasilitas listrik tenaga mikrohydro yang dibangun ESDM dan telah dihibahkan pengelolaannya kepada masyarakat setempat, kemudian diketahui tidak lagi beroperasi karena rusak. Warga di desa setempat yang semula tercatat sudah menikmati listrik, ternyata sudah lama hidup tanpa listrik.

“Salah satu kendala lambatnya kenaikan rasio elektrifikasi adalah rendahnya kemampuan ekonomi warga desa. PLN sudah membangun listrik berjaringan di banyak desa, tetapi masyarakat tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik,” ungkap Rendroyoko.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, tambah Boni Marisin, bisa direncanakan program diskon seperti yang sudah sering dilakukan PLN, atau Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten merancang program pasang baru gratis dengan pendanaan melalui APBD. (*/pln)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda