Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proses perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) berjalan seturut rencana.
Meskipun terdapat aksi mogok kerja ribuan karyawan di wilayah pertambangan Mimika, Papua, hal itu diyakini tidak akan menghambat proses perundingan yang kini berfokus pada aspek jangka panjang.
“Sampai sekarang perundingan tidak ada hal yang luar biasa, semua berjalan sesuai rencana,” ujar Luhut dalam coffee morning bersama pewarta, Selasa (23/5).
Awal bulan ini, CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C Arkedson, kembali menyambangi Indonesia untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah yang tertuang dalam kick off meeting. Perundingan tak lagi diwarnai aroma arbitrase, namun pemerintah berharap perundingan bisa selesai sebelum tenggat waktu 10 Oktober.
Setelah perusahaan tambang asal AS itu menerima perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan bagian aspek jangka pendek, substansi perundingan mengarah aspek jangka panjang. Itu mencakup stabilitas investasi, divestasi saham 51 persen hingga kelangsungan operasi pasca 2021.
“Sempat saya bertemu dengan Menteri Perdagangan AS (Wilbur L Ross Jr), kemudian saya bilang sebenarnya tidak ada masalah khusus. Hanya saja Freeport tidak memenuhi kewajiban seperti divestasi. Kalau dia mau perpanjang (kontrak), tentunya harus mengikuti peraturan di Indonesia termasuk membangun smelter,” imbuh Luhut.
