Kupang–Lintasntt.com: Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkirakan akan melambat seiring perlambatan perekonomian global. Larangan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel pun turut memperlambat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.
Namun Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur, Naek Tigor Sinaga mengatakan provinsi itu masih bernapas lega. Banyak hal yang dapat menahan perlambatan kinerja perekonomian.
Faktor-faktor itu di antaranya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp1.150.000 menjadi Rp1.250.000 per bulan. Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pun diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang atau komoditas strategis.
“Last but not least. Adanya kerja sama pengembangan sapi bersama Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan industri peternakan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Naek Tigor Sinaga, Kamis (18/12/2014).
Kendati begitu, sesuai data Badan Pusat Statistik, kondisi ketenagakerjaan di NTT pada bulan Agustus 2014 memperlihatkan bertambahnya kelompok penduduk yang bekerja. Jumlah orang yang bekerja mencapai 2,2 juta jiwa, meningkat sekitar 69 ribu jiwa atau 3,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, lanjutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang positif. Itu tercermin dari penurunan prosentase penduduk miskin dari 20,1 persen pada 2013 menjadi 19,8 persen pada 2014. (sumber: Metrotvnews.com/palce amalo)
