Kupang–Lintasntt.com: Pertemuan Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Aula Kantor Bappeda NTT, Kamis (28/5) terkesan amburadul.
Pegawai pemerintah yang hadir di pertemuan itu menyiapkan data-data yang dibutuhkan serta tidak memahami apa yang ditanyakan, termasuk Asisten III Setda NTT, Alex Sena yang hadir pada kesempatan itu pun mengaku tidak siap.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Ajiep Padindang didampingi senator asal NTT, Andre Garu serta dihadiri sekitar 20 anggota DPD RI. Dari Pemprov, tak ada satu kepala dinas pun yang hadir, kecuali dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dihadiri sekretaris.
Pertemuan yang terkesan amburadul dan tak ada kesiapan dari Pemprov itu terlihat ketika Sekretaris BPMPD NTT, Gili Yoseph menjawabi sejumlah aspek terkait pencairan dana desa yang bersumber dari APBN. Penjelasan Gili berbeda dengan penjelasan dari
Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara.
Awalnya, Gili menjelaskan bahwa hingga saat ini, baru dua kabupaten yang dikirim dana desa. Namun karena penjelasannya berbeda dengan apa yang dijelaskan dari Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara, Gili meralat dan menyampaikan bahwa dana desa sudah dicairkan untuk 13 kabupaten, sedangkan baru dua desa yang menerima dana dimaksud.
Kisaran dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa di NTT Rp200 sampai Rp300 juta. Sementara itu, staf dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Thelma Bana mengakui, dirinya tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan senator Komite IV seperti dana bagi hasil pajak, dan penetapan dana transfer, dan belanja langsung. “Saya sudah catat apa yang ditanyakan dan akan disampaikan ke pimpinan. Jawabannya akan disampaikan secara tertulis,” katanya.
Asisten III Setda NTT, Akex Sena mengakui, dirinya tidak siapa untuk mewakili pemerintah dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI ini. Tapi karena sudah diminta, maka dirinya harus siap. Selain itu, saat ini banyak pimpinan instansi sedang bertugas di luar daerah. Salah satu masalahnya adalah surat untuk kegiatan ini baru diterima pada 25 Mei. Dengan limit waktu yang terbatas, pemprov kesulitan berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Ajiep Padindang meminta semua anggota senator untuk tidak membuat pertanyaan yang terlalu serius dalam pertemuan ini karena Pemprov tidak siap, apalagi Asisten III Setda pun sudah sampaikan hal ini. Apa yang
ditanyakan pada saat ini akan dijawab secara tertulis oleh pemerintah. Diharapkan, jawaban yang akan diberikan nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
“Perasaannya, Pemda NTT kurang peduli terhadap kita. Tapi mungkin, karena miss-komunikasi sehingga rapat tidak sesuai yang diharapkan,” tandas Ajiep.
Lebih lanjut senator asal Sulawesi Selatan ini setelah rapat mengakui merasa malu dengan cara penerimaan Pemda NTT terhadap rombongan Komite IV DPD RI. Mungkin saja karena Pemda NTT belum paham tugas DPD RI. Namun dipahami bahwa persoalan itu karena ada komunikasi yang belum terbangun dengan alasan surat pemberitahuan baru tiba pada 25 Mei.
Dengan topografi NTT, kegiatan seperti ini harus disurati jauh- jauh hari sebelumnya. Yang mau digali dari kegiatan seperti ini adaah sejauhmana keseriusan Pemkab dan kota mengelola dana desa dari pemerintah pusat. (ritn)
