Home / Politik / Penjelasan Lengkap ‘Viktori’ Menolak Hasil Verifikasi Faktual KTP

Penjelasan Lengkap ‘Viktori’ Menolak Hasil Verifikasi Faktual KTP

Pasangan Viktor Messakh-Viktor Manbait/Foto: Ellya Djawas
Pasangan Viktor Messakh-Viktor Manbait/Foto: Ellya Djawas

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Pasangan Calon Independen Pilkada Kota Kupang 2017 Matheos Viktor Messakh-Viktor Emanuel Manbait menolak hasil verifikasi faktual kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan
Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Seperti diketahui, pleno rekapitulasi atas pelaksaan verifikasi faktual KTP pendukung pasangan calon independen sudah digelar di KPU Kota Kupang pada 10 September 2016.

Berikut lima alasan ‘Viktori’ menolak hasil verifikasi faktul KTP tersebut yang diterima lintasntt.com, Senin (12/9/2016)

Pertama

Pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan PPS pada 46 dari 51 Kelurahan, tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang tugas wewenang dan kewajiban PPS dalam Pelaksanaan Verifkasi dukungan calon perseorangan.

Ketentuan itu sebagiamana diatur dalam Pasal 20 huruf c, penjelasan pasal 20 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi UU.

Disebukan bahwa PPS pada 46 kelurahan dalam pelaksanaan verifkasi faktual tidak melakukan penelitian atas kebasahan surat peryataan dukungan bakal calon formulir model B1 KWK dengan menunjukan dan memastikan kebasahan surat pernyataan dukungan tersebut kepada pendukng yang ditemui.

PPS pada 46 kelurahan hanya menggunakan print out excel nama–nama pendukung yang tidak berisis tanda tangan pendukung, pada saat pelaksnaan verfikasi factual, yang bukan menjadi objek yang harus diverifkasi sebagaimana perintah UU.

(Pasal 20 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi UU, ”tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.

Penjelasan Pasal 20 huruf c peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi UU.

Penjelasan pasal 20 huruf c UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan Surat Pernyataan Dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih).

Dalam pelaksnaan verfikasi faktual, PPS tidak menunjukan dan memastikan ke pendukung bakal calon, Dokumen surat penyataa dukungan-Formulir Model B1-KWK yang tellah dsampaikan bakal calon dan telah lolos verfikasi adminstrasi , kepada pendukung, untuk mendaptkan kebashanya apakah, benar pendukung yang menandntangai syarat penyataan dukungan ataukah tidak. PPS hanya menggunakan data by name dari KPU, yang sebenanrya hanya mejadi alat bantu,bagi pps dalam menemui pendukung. Bukan objek yang harus diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksnaan verifkasi factual.

Baca Juga :  Jadwal Pelantikan Gubernur NTT Terpilih Dimajukan

(Anggtoa KPU Daniel Ratu dalam Rapat Pleo Rekapitulasi tingkat KPU tanggal 10 September 2016 menyatakan karena dokumen surat pernyataan dukungan sangat tebalsehingga menyuitkan PPS, sehingga kpu menggunakan prinsout execel yang berisi nama nanam pendukng bakal caln dalam pelaksnaan verifkasi faktual)

Sehingga Paket Viktori menyatakan Hasil Verifkasi Faktual pada 46 kelurahan se-Kota Kupang tersebut, tidak dapat dipertangungawbakan keabsahannya, termasuk hasil rekapitulasi yang diaksanakan di tingkat ppk maupun rakapitulasi yang dilakukan di tingkat KPU.

Kedua

Terhadap hasil verifikasi PPS pada 51 Kelurahan atas pendukung Viktori yang dinyatakan tidak dapat ditemui, dan digolngkan sebagai pendukng yang tidak memenuhi syarat.

“Kami berkeberatan dan menolak adanya hasil verfikasi PPS tersebut. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 48 ayat (7) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang dan pasal 23 ayat (1) PKPU nomor 5 tahun 2016, yang mengharuskan PPS memberitahukan kepada bakal calon atau penghubung bakal calon, atas pendukung bakal calon yang saat di datangi tidak ditemui, agar paling lama 3 hari dari waktu tidak ditemuinya pendukung, berkordinaasi dengan pps untuk dilakukan verifkasi lanjutan”.

Pasal 48 ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Perturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi UU mengatur verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari hterhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Pasal 23 (1) PKPU Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota mengatur,

“PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon.
Pada kenyatanyaan, PPS pada 51 kelurahan sekota kpuang, tidak pernah menyampikan keapda penghubung atau kepada bakal calon Viktori, adanya pendukung bakal calon yang tidak di temui pada hari dan tanggal berapa untuk segera berkorrdinas idengan pps guna dilakukan verfikasi lanjutan.

Tetapi PPS se-Kota Kupang baru memberitahukan kepada pendamping bakal calon, melalui surat (mulai tanggal 29 agustus 2016 sampia dengan tanggal 1 Spetemebr 2016) untuk berkoordinasi dengan pendukung bakal calon guna dihadirkan sekaligus seluruh pendukung bakal calon tidak ditemui dan jumlahnya 5 ribu lebih untuk di verifikasi lanjutan.

viktori

viktori

Setelah diterimanya surat pemberitahuan para PPS pada 51 kelurahan dengan tidak menyebutkan hari apa dan tanggal berapa PPS mendatangi para pendukung bakal calon Viktori dan tidak ditemui dan dalam surat tersebut PPS memberitahukan agar dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat PPS untuk dilakukan kooridnasi dengan nama-nama pendukng dalam lamoiran suratnya untuk dilakukan verifikasi lanjutan.

Baca Juga :  Kebijakan Pengalihan Urusan Pemerintahan untuk Percepat Pembangunan

Ketiga

Para PPS pada 51 kelurahan yang menyatakan adanya Pendukung selaian krieteria yang telah ditetpakan sebagai pendukung yang tidak memenuhi syarat tanpa menerangkan mengapa pendukung yang tidak terdapat dalam kriteria digolongkan sebgia pendukung yang tidak memenuhi syarat,merupakan tindakan subjektif yang merugikan pendukung bakal calon dan bakal calon.

Yang tidak memenuhi ketetnuan dalam pasal 23 ayat (6) PKPU Nomor 5 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,mengatur dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 23 Ayat (6) PKPU Nomor 5 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolomketerangan.

Keempat

Tindakan PPS dalam pelaksanaan verfifkasi faktual yang tidak melakukan verikfasi factual segiamana terseut pada point pertama,kedua dan ketiga diatas , telah merugikan bakal caln persoerngan dan hak konstitusi warga kota kupang yang telah memberikan dukunganya kepada bakal calon viktori karena secara subjektif dan diluar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dinyatakan PPS sebgaia pendukung tidak memenuhi syarat.

Kelima

Pelaksanaan Verifkasi Faktual oleh PPS pada 51 Kelurahan sebgaiman pada point pertam, kedua dan ketiga patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan Pidana Pelanggaran Pemilu sebagaiman diatur dalam pasal 185 UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Perturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gbernur, bupati dan wali kota Menjadi UU diancam dengan pidana 36 bulan dan denda.

“Oleh karena itu kami menolak hasil pelaksnaan Verifkasi Fasktual PPS pada 51 Kelurahan sekota kupang dalam berita acaranya, dan hasil rekapitualsi verifkasi faktual tingkat kecamatan dalam berita acara dan Hasil Rekapitulasi Verfikasi faktual tingkat KPU dalam berita ascaranya, yang menyatakan adanya pendukung bakal calaon perseorangan Viktori yang tidak memenuhi syarat dengan kriteria tidak ditemui dan kriteria selain yang telah ditentukan,” kata Matheos.

Atas duggan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu PPS dalam pelaksnaan Verikfasi Faktual, dan di Sahkanya Rakapituasli Dukungan Calon perseorngan ditingkat kecamatan dan rekepaitualsi jumlah dukungan ditingkat KPU, yang menyatakan adanya Pendukung Viktori yang tidak memnuhi syarat dengan kategori tidak dapt dietmui dan di luar kriteria yang telah ditentukan, agar ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilu oleh panitia pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perudang-undangan yang berlaku. (siaran pers)

 

 

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda