Home / Politik / Pengamat: Politik Uang di Pilkada Tidak Bisa Dihindari

Pengamat: Politik Uang di Pilkada Tidak Bisa Dihindari

John Tuba Helan
John Tuba Helan

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Praktek politik uang di Pilkada Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tidak bisa dihindari lantaran para calon kepala daerah berlomba-lomba ingin memenangkan pilkada.

“Calon kepala daerah harus sadar bahwa politik uang dan barang itu merusak kualitas demokrasi,” kata Pengamat Hukum Tata Negara asal Universitas Nusa Cendana Kupang John Tuba Helan di Kupang, Rabu (4/1).

John mengatakan politik uang dapat diberikan dalam bentuk sumbangan kepada warga dengan tujuan utama memilih mereka saat pemunggutan suara di pilkada. Modus tersebut dilakukan secara rapi sehingga sulit dijerat lewat aturan hukum.

“Faktanya dari dulu, calon kepala yang memberikan uang terbanyak kepada pemilih yang juga meraih suara terbanyak,” kata Dia.

Baca Juga :  Penetapan Jonas Calon Wali Kota Kupang Digugat

Inisiatif politik uang berasal dari calon kepala daerah karena Dia yang ingin menjadi kepala daerah. Menurut Dia, pemberian uang hanya antara dua orang, walaupun hanya sebagai sumbangan tetapi dilakukan jelang pilkada, termasuk politik uang. “Pemilih diberi uang atau tidak, mereka pasti tetap memilih di pilkada,” tandasnya.

Karena itu, John yakin politik uang di Pilkada Kota Kupang yang akan digelar 15 Februari 2017 tidak dapat dihilangkan. “Ada banyak upaya yang dilakukan para calon untuk meraih dukungan dan dilakukan secara rapi,” kata Dia.

Jika politik uang semakin merajalela, menurut John, membuat kualitas demokrasi semakin rendah. Pasalnya pemilih pergi ke tempat pemunggutan suara (TPS) untuk memilih itu, bukan karena kualitas calon kepala daerah, melainkan pengaruh uang dan barang. “Hal seperti itu menunjukkan demokrasi itu tidak sehat,” kata Dia. (gma)

Baca Juga :  Semangat Restorasi Partai NasDem Belum Terlihat di DPRD NTT

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda