Studi terbaru menunjukkan pentingnya pendekatan bentang alam dalam upaya melindungi habitat dan sumber daya alam.
Sebuah analisis global terbaru mengenai inisiatif Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)/Low Emission Deforestation (LED) mempelajari bagaimana pemerintah, industri, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama untuk melaksanakan program pengembangan ramah hutan pada skala yurisdiksi yang menyeluruh.
Studi tersebut dilakukan di sejumlah negara termasuk di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di daerah itu, program REDD+ telah dikembangkan di 20 desa sejak 2008 dan menjadi percontohan resmi sejak 2010 bagi program tersebut di daerah lainnya. Selain itu, selama kurun waktu 2000-2010 tercatat 17.000 hektare hutan di Berau hilang akibat pembalakan liar.
Laporan berjudul “Early Lessons from Jurisdictional REDD+ and Low Emissions Development Programs” dirilis The Nature Conservancy (TNC) dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) bersama World Bank memberikan pandangan mendalam mengenai program-program yurisdiksi sub nasional menjadi fondasi penting bagi kesuksesan upaya mitigasi iklim.
Selama enam tahun, TNC bekerja mempromosikan pembangunan rendah karbon antara lain mengoptimalkan penggunaan lahan kritis untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanamani industri (HTI). Pendekatan ini berhasil antara lain merelokasi sedikitnya 20.000 hektare izin perkebunan lahan kepala sawit yang sebelumnya ada di kawasan hutan, ke daerah yang rendah karbon.
Langkah ini berguna meningkatkan efisiensi produksi kelapa sawit, mengurangi dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Managing Director of Forest and Climate TNC Greg Fishbein mengatakan program tersebut merupakan model penelitian yang dapat mengubah paradigma ekonomi menjadi model pengembangan yang lebih ramah hutan dan mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan.
Selain itu dapat menopang komunitas-komunitas lokal dan pengembangan ekonomi, serta bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, kami percaya bahwa pendekatan skala bentang darat merupakan solusi penting untuk melindungi habitat dan sumberdaya alam sekaligus meningkatkan produksi makanan, bahan baku dan energi yang dibutuhkan dunia,” kata Greg lewat rilis , Rabu (11/2).
Ia mengatakan laporan ini dapat menjadi sumber acuan bagi para praktisi pemerintah, perusahaan, lembaga donor dan berbagai pihak yang telah berkomitmen besar secara politik dan finansial untuk mengembangkan model tersebut.
Di sisi lain, Country Director TNC Program Indonesia Rizal Algamar, mengatakan program di Berau telah memperlihatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah Kabupaten Berau LSM lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta dapat berkontibusi secara positif dan konstruktif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami bangga bahwa pendekatan berbasis ilmiah kami di Berau dengan segala dinamika dan realitanya dapat diperkenalkan hingga ke forum dunia dan menjadi contoh terdepan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Rizal.
Laporan ini menemukan bahwa program yurisdiksi sub-nasional merupakan fondasi penting bagi upaya untuk melawan perubahan iklim.
Program yurisdiksi memiliki beberapa manfaat penting antara lain menyediakan peluang untuk terlibat dengan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan dan menerapkan strategi, memungkinkan untuk penerapkan pengukuran tingkat penebangan dan emisi karbon hutan yang andal, dan meraih hasil lebih awal dalam skala yang terkendali, serta menyediakan pelajaran penting bagi upaya-upaya di tingkat nasional.
Bekerja dalam skala yang ambisius akan sangat meningkatkan tantangan yang dihadapi. Sebagian besar program masih berada dalam tahapan awal dan hampir seluruhnya menghadapi kesenjangan kapasitas manusia dan teknis walaupun telah mendapatkan investasi yang signifikan. Dinamika politik dan birokrasi secara luas dinilai sebagai masalah yang masih terus dihadapi. Merancang dan melaksanakan program yurisdiksi juga memerlukan perubahan persepsi mengenai pembangunan di pedesaan. (sumber: media indonesia/Palce Amalo)
