Kupang–Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat pemberhentian Kadis Nakertrans Bruno Kupok hanya bersifat sementara.
Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terkait penerbitan surat permohonan rekrut (SPR) tenaga kerja yang dilakukan kepala dinas. “Kalau ternyata ke depan hasil evaluasinya baik, ya kita tempatkan lagi,” kata Laiskodat kepada wartawan, Senin (23/10) sore.
Moratorum pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan satu dari tiga kebijakan politk yang segera ditindaklanjuti (quick wins policy) sejak Gubernur Viktor Laiskodat dan wakil gubernur Josef Nae Soi dilantik awal September 2018. Dua kebijakan lainnya yakni moratorium tambang, serta mencegah dan menangani stunting.
Namun menurut Viktor, kadis nakertrans mengeluarkan surat pembatalan terhadap surat penghentian penerbitan SPR (surat pengantar rekrut) pekerja migran yang ia keluarkan sebelumnya.
Kadis Nakertrans mengeluarkan surat pembatalan setelah menerima somasi dari kuasa hukum enam perusahaan perekrut pekerja migran yang beroperasi di NTT.
Dalam somasinya, tim kuasa hukum memberikan waktu 3×24 jam kepada kepada dinas nakertrans untuk membatalkan surat tersebut. Kuasa hukum juga akan menempuh upaya hukum lain jika kepala dinas nakertrans tidak mengindahkan somasi.
Sementara kadis nakertrans NTT belum menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan tersebut. (gma)
