Home / Nasional / Panja DPR Minta Pemerintah Perbaiki Penerbangan Perintis

Panja DPR Minta Pemerintah Perbaiki Penerbangan Perintis

Pesawat Susi Air melayani penerbangan perintis di beberapa daerah di Indonesia/Foto: Gamaliel
Pesawat Susi Air melayani penerbangan perintis di beberapa daerah di Indonesia/Foto: Gamaliel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta–Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR memberikan laporan rekomendasi kepada pemerintah. Panja merekomendasikan peningkatan layanan kepada Kementerian Perhubungan, bandar udara, navigasi, hingga maskapai penerbangan.

Dalam rapat ini, pihak pemerintah diwakili antara lain Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Jenderal Perhubungan Kemenhub Suprasetyo. Ada pula perwakilan maskapai penerbangan, Basarnas, serta Angkasa Pura I dan II.

Ketua Panja, Fary Djemi Francis, mengatakan rekomendasi ini mengacu kerja pihaknya selama 10 bulan atau sejak Januari 2015.

Rekomendasi pertama, mendesak pemerintah agar melaksanakan seluruh peraturan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

“Melakukan penegakan hukum di kalangan pemerintah selaku regulator maupun para operator dan kalangan penyedia jasa penerbangan. Masalah lemahnya pemahaman terhadap regulasi penerbangan dapat teratasi. Law enforcement dapat melengkapi peraturan-peraturan penjabaran UU Nomor 1 Tahun 2009,” ujar Fary di ruangan Komisi V, Gedung K2, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Selain itu, Kemenhub diminta membuat roadmap serta target agar menjadi kategori 1. Hal ini agar membuka peluang bagi maskapai untuk membuka rute penerbangan internasional lebih terbuka.

Baca Juga :  Senator Andre Garu Serahkan 10 Program Prioritas NTT ke Menkeu dan Bappenas

“Pemerintah selaku regulator bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri penerbangan nasional agar berjalan efektif,” tuturnya.

Lalu, persoalan sering terjadinya kecelakaan dalam penerbangan perintis juga menjadi catatan Panja. Pemerintah juga didesak untuk memperbaiki penyelenggaraan perintis.

“Mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada rute penerbangan perintis dan lemahnya dukungan infrastruktur bandara dan navigasi penerbangan pada rute itu,” sebutnya.

Soal kedaulatan wilayah udara, Panja meminta pemerintah membuat roadmap pengambilalihan penguasaan atas wilayah udara (fligh information region/FIR) di wilayah udara Indonesia termasuk Kepulauan Riau dan Natuna.

“Amanat pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2009, wilayah udara republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi,” kata politikus Gerindra asal NTT itu.

Terkait sektor bandar udara, pemerintah sebagai regulator mesti bisa memproses sertifikasi seluruh bandara di sisi udara dan darat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Upaya ini perlu dilakukan agar ada peningkatan keamanan dan keselamatan di area bandar udara.

Baca Juga :  KRI Pati Unus Tabrak Bangkai Kapal

“Ini juga sesuai ketentuan ICAO document 9774, CASR 139, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku,” paparnya.

“Otoritas bandar udara dan badan usaha bandar udara harus memenuhi persyaratan sertifikasi bandar udara di sisi udara dan sisi darat sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan di bandar udara,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi maskapai penerbangan, Panja mencatat beberapa persoalan penting. Salah satunya pemerintah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pilot, pramugara/pramugari di rumah sakit atau klinik yang memiliki tenaga medis ahli penerbangan. “Itu tersertifikasi di daerah, sehingga tidak lagi terpusat di Jakarta,” paparnya.

Panja Keselamatan Penerbangan juga meminta maskapai penerbangan mewajibkan pendidikan cross culture khusus bagi para pilot asing. Sebab banyaknya maskapai penerbangan dengan pelayanan tarif ekonomi dengan jasa pilot asing justru dikhawatirkan tak memenuhi standar kompetensi.

“Dikhawatirkan pilot asing itu tidak memenuhi standar kompetensi dan kurang memahami budaya, hubungan sosial, dan kondisi alam, cuaca di Indonesia”. (detikcom)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda