Home / Humaniora / Nelayan NTT Rampungkan Berkas Tuntutan Pidana Terhadap PTTEP dan Amsa

Nelayan NTT Rampungkan Berkas Tuntutan Pidana Terhadap PTTEP dan Amsa

Ledakan Ladang Minyak dan Gas Montara 21 Agustus 2009/Foto: YPTB
Ledakan Ladang Minyak dan Gas Montara 21 Agustus 2009/Foto: YPTB

Bagikan Halaman ini

Share Button

 

Kupang–Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor merampungkan tuntutan pidana terhadap PTTEP Australasia terkait ledakan anjungan minyak Montara yang mencemari Laut Timor pada 2009.

Pengaduan tersebut mengacu pada UU Republik Indonesia Tahun 2009 (UUPPLH) tentang Pengelolaan dan Perlindungan terhadap Lingkungan. Berkas pengaduan sedang dirampungkan oleh sebuah tim, dan diharapkan dalam waktu dekat sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT.

“Kami juga akan memidanakan Otoritas Keselamatan Maritim Australia (Amsa) yang menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun disperstant untuk menenggelamkan gumpalan tumpahan minyak Montara ke dasar Laut Timor,” kata Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor H Faren Mustafa lewat siaran pers di Kupang, Minggu (3/9).

PTTEP Australasia merupakan BUMN milik Thailand, PTT Exploration and Production Public Company Limited berdomisili di Perth Australia, sedangkan AMSA adalah sebuah badan di bawah Pemerintah Federal Australia.

Menurut Mustafa, elik materil atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

Selain itu, delik formil atau perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi. Jadi, pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Baca Juga :  Satu Anak Tewas Terbawa Banjir di NTT

Beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH itu, disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan, yakni pasal 105 dan 106.

Pasal ini menegaskan “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dan d, dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun”.

Pasal 107 menyebutkan ‘Setiap orag yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf b dengan ancaman lima tahun penjara paling singkat dan ancaman maksimal 15 tahun penjara.’

Mustafa mengatakan hal-hal yang termasuk dalam delik formil sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak, dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98.

Pasal ini menegaskan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun.

Baca Juga :  Pipebi NTT Bagi-bagi Sembako di Masjid Al Falah

Dalam UUPPLH tersebut, kata dia, juga diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama.

Pengaturan lain tentang peran penegak hukum yakni pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

“Kami memilih untuk pidanakan perusahaan tersebut dan AMSA karena hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan sebesar 80 persen sejak tragedi Montara itu terjadi sehingga banyak nelayan di Kupang terpaksa hengkang mencari ikan di wilayah Sumatera dan Kalimantan,” katanya.

Ia juga mengatakan,gugatan Class Action para petani rumput laut yang sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia tidak termasuk nelayan dan kita belum tahu secara pasti proses perkara tersebut akan berlangsung berapa lama sebelum ada sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap,demikian Faren Mustafa (gma)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda