Home / Politik / Nasib BPMK Kota Kupang di Ujung Tanduk

Nasib BPMK Kota Kupang di Ujung Tanduk

Bernadus Benu/Foto: Ellya Djawas
Bernadus Benu/Foto: Ellya Djawas

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Sekretaris Kota Kupang Bernadus Benu mengatkan pemerintah berharap Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota (BPMK) Kupang masih dipertahankan.

Pasalnya sesuai hasil konsultasi Pemerintah Kota Kupang di Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen PMD diperoleh informasi bahwa BPMK bisa dipertahankan karena saat ini berstatus tipe B dengan skor 601.

“Saat ini hasil konsultasi Pemerintah di Dirjen PMD masih disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan jawaban apakah disetujui atau tidak. Namun, Pemkot Kupang tetap berharap disetujui. Jika tidak disetujui akan berdampak pada program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Bernadus Benu, Senin (3/10/2016).

Karena itu, Ia berharap Badan Legislasi DPRD Kota Kupang dalam sidang nanti, menyetujui keberadaan BPMK dengan merujuk pada nota dinas yang diberikan Dirjen PMD sambil menunggu keputusan Kemendagri terkait
keberadaan badan tersebut.

Baca Juga :  KPU Putuskan Jonas-Nikolaus Tetap Ikut Pilkada

Namun, Wakil Ketua Baleg DPRD Kota Kupang Adrianus Talli mengatakan Baleg tidak akan menyetujui harapan Pemkot Kupang untuk mempertahankan keberadaan BPMK di Kota Kupang jika hasil konsultasi tidak disampaikan secara tertulis. Penyampaian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Adrianus, nota dinas Dirjen PMD tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan keberadaan BPMK karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak mencantumkan regulasi yang memperbolehkan adanya BPMK di daerah pemerintahan kota.

“Untuk menyetujui harapan pemerintah dalam mempertahankan keberadaan BPMK di Kota Kupang, maka pemerintah diwajibkan memiliki Surat Keputusan (SK) persetujuan dari Kemendagri, ” tegasnya.

Jika Baleg DPRD menyetujui permintaan Pemkot Kupang untuk mempertahankan BPMK hanya berdasarkan nota dinas, akan berdampak pada alokasi anggaran bagi BPMK yang tidak sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016.

Baca Juga :  Ada Pejabat Eselon II Kota Kupang Tidak Lulus Uji Kompetensi

Jika terjadi seperti itu, merupakan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan berdampak hukum bagi DPRD dan Pemerintah Kota Kupang. Hal ini yang membuat keberadaan BPMK Kota Kupang kini di ujung tanduk. (rr)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda