Home / Politik / Minta Gaji ke-13, Anggota DPRD Disamakan dengan Buruh

Minta Gaji ke-13, Anggota DPRD Disamakan dengan Buruh

Bagikan Halaman ini

Share Button

 Kupang–Lintasntt.com: Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Herry Naif menilai permintaan gaji ke-13 yang diusulkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT mengindikasikan bahwa mereka bukan bagian dari rakyat.

“Bila meminta gaji ke-13, sama halnya mereka sebagai buruh yang minta THR,” kata Herry di Kupang, Sabtu (4/7).

Ia mengatakan, permintaan ini mengindikasikan bahwa DPRD NTT jauh dari warga, yang mana hanya memanfaatkan konstituen dalam pemilu.

“Diandaikan, DPRD peduli dengan kondsi NTT semestinya banyak persoalan ini harus dicarikan solusi agar kemudian ada transformasi kebijakan. Bukannya berlaku superior dari rakyat sang pemilik mandat,” katanya.

Ia minta rakyat memberikan penilaian terhadap permintaan gaji ke-13 itu sebagai rapor merah pada pemilu yang akan datang.

Baca Juga :  Pertemuan Pemprov NTT-DPD RI Amburadul

Seperti diberitakan sebelumnya, Banggar DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan penambahan pendapatan anggota dewan dengan menerima gaji ke-13 seperti yang diterima pejabat negara dan pegawai negeri sipil. (http://www.lintasntt.com/astaga-banggar-dprd-ntt-minta-gaji-ke-13/)

Usulan tersebut dibacakan oleh anggota Banggar DPRD NTT asal Partai Hanura, Hamdan Saleh Bajo dalam Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di DPRD NTT, Kamis 2 Juli 2015.

Terkait permintaan dana itu, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan telah disepakati usulan gaji ke-13 didrop.(gamaliel)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda