Kupang–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Susana Yembise minta pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) serius mengatasi kasus perdagangan manusia (human trafficking) di daerah itu.
“Saya minta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten dan kota se-NTT melakukan upaya serius dan komprehensif dalam mengatasi Human Traffcking khususnya tenaga kerja wanita ilegal. Secara nasional, NTT dikategorikan sebagai daerah dengan kasus pergangan manusia,” katanya saat membuka Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov NTT di Kupang, Kamis (4/5/2017).
Sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yohana mengaku sudah mendatangi sejumlah negara tujuan tenaga kerja Indonesia di Asia.
Di Malaysia misalnya, ia menemukan perempuan asal NTT mengaku ditipu dan dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh perusahaan tenaga kerja yang merekrutnya secara ilegal.
Menuruntya persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal berdampak buruk bagi kehidupan keluarga, seperti terjadi perceraian dan penelantaran terhadap pendidikan anak.
Wakil Gubernur NTT Benny Alexander Litelnoni mengatakan rekrutmen tenaga kerja ilegal di desa-desa dilakukan sangat rapi antara lain melalui pendekatan keluarga.
“Mereka mengirim tenaga kerja satu per satu sehingga tidak mudah dilacak petugas. Karena itu, butuh kerja sama dan koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintahan sampai pada tataran pemerintahan paling rendah yakni RT dan RW,” kata Dia.
Menurutnya banyaknya pintu keluar dari NTT seperti bandara dan pelabuhan menjadi pintu keluar strategis bagi TKI ilegal. (gma)
