Home / Hukum / Menteri Hukum dan HAM Bantah Terima Uang Proyek KTP-E

Menteri Hukum dan HAM Bantah Terima Uang Proyek KTP-E

Menteri  Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta–Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membantah telah menikmati uang korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Bantahan Yasonna disampaikan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Yasonna dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi merupakan salah satu pengusaha yang menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri.

Ia pun menepis pertanyaan awak media ketika disinggung apakah penyidik meminta dirinya mengembalikan uang sebesar US$84 ribu. Maklum, dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto, Yasonna disebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana proyek KTP-E.

“Saya ditanya sebagai saksi. Datang sebagai saksi mengenai kasus KTP-E tentang Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus hormati. Tdak ada (terima uang). Amanlah itu. Pokoknya saya sudah berikan keterangan kepada penyidik,” ujar Yasonna.

Baca Juga :  Waspada, Pencuri Sepeda Motor Bergentayangan di Kupang

Dalam pemeriksaan itu, lanjut dia, penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan, seperti keterangan diri, pekerjaan sebagai anggota DPR, dan lain sebagainya. Yasonna pun mengaku lupa dengan detail pertanyaan tersebut.

Yasonna yang sebelumnya mengemban amanat sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan telah dua kali diminta mendatangi KPK. Ia dipanggil guna menyempurnakan berkas penyidikan dengan tersangka eks pejabat di Kemendagri, yaitu Irman dan Sugiharto.

Sayangnya hingga kedua tersangka itu menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Yasonna tidak kunjung kooperatif. Ia berkilah terbentur kegiatan lantaran tengah menjalankan tugas sebagai Menteri Hukum dan HAM.

“Saya jelaskan juga, kan sudah 2 kali saya dipanggil. Pertama, saya jelaskan saya ratas. Kedua, saya ke Hongkong untuk kejar harta aset Century. Nah, saya seharusnya (diperiksa) tanggal 5 (Juli), tapi saya percepat karena ada tugas lain,” katanya.

Baca Juga :  Siswi SMA Korban Peluru Nyasar Dimakamkan

Juru bicara KPK Febri Diansyah, menerangkan pihaknya juga bakal memeriksa beberapa anggota DPR yang menjabat saat proyek berlangsung. Nantinya penyidik akan mendalami sejumlah hal, semisal pembahasan anggaran, pertemuan-pertemuan, serta indikasi adanya aliran dana ke sejumlah pihak. Proyek KTP-E diketahui telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Setelah cukup banyak dari unsur swasta dan birokrasi yang diperiksa, sekarang direncanakan sejumlah anggota DPR akan diperiksa,” tutup Febri. (mediaindonesia)

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda