Home / Nasional / Medah Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Pene Selatan

Medah Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Pene Selatan

Pendeta Julinda Asaa-Bokimnasi, S.Th salah satu peserta menyampaikan pendapatnya dalam acara Sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat bersama Senator Drs. Ibrahim Agustinus Medah di Desa Pene Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sabtu (19/11/2016/Foto: Laurens untuk Lintasntt.com
Pendeta Julinda Asaa-Bokimnasi, S.Th salah satu peserta menyampaikan pendapatnya dalam acara Sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat bersama Senator Drs. Ibrahim Agustinus Medah di Desa Pene Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sabtu (19/11/2016/Foto: Laurens untuk Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

So’e–Senator Drs. Ibrahim Agustinus Medah menggelar sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Desa Pene Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sabtu (19/11/2016).

Acara sosialisasi berlangsung di Gedung Jemaat Efata Pene Selatan itu dihadiri sekitar 150 tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Pendeta Julinda Asaa-Bokimnasi, S.Th pada sesi dialog menyoroti kekerasan bernuansa agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pemeluk agama lain.

“Kita hari ini bicara soal Empat Pilar Kebangsaan yang meiliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI di tempat ini. Tetapi sangat disayangkan dan kami sebagai warga bangsa ini sangat sedih ketika mendengar dan melihat berita di media terjadi serangan bom di Gereja di Samarinda yang dilakukan oleh sesama anak bangsa Indonesia yang menelan korban jiwa. Dimanakah peran intelejen negara yang dibiayai oleh uang rakyat,” ujarnya.

Pendeta yang melayani jemaat di wilayah Taebesa, Kabupaten TTS itu dengan tegas ‘menggugat’ negara yang tidak bisa menjamin kebebasan beribadah bagi kaum minoritas di Indonesia. “Percuma kita punya Konsensus Kebangsaan,” katanya.

Baca Juga :  Medah Dampingi Novanto Resmikan Sumur Bor di Kupang

Dia juga mendesak aparat penegak hukum agar pelaku kejahatan atas nama agama harus ditindak tegas karena sangat mengganggu persatuan dan persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia.

Ketua Majelis Klasis Amanuban Tengah Selatan Pdt. Gidion Moka, S.Th menyampaikan soal maraknya kasus human trafficking di wilayah itu yang membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat.

“Masih marak terjadinya kasus penjualan orang di masyarakat lantaran masyarakat tergiur dengan janji-janji oleh oknum-oknum tertentu yang akan membawa mereka ke luar negeri untuk dipekerjakan. Padahal, kasus kekerasan yang berdampak hingga menelan korban jiwa pada masyarakat NTT dan tidak terurus dengan baik oleh negara,” katanya.

Ia mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kasus perdagangan orang yang selalu terjadi di NTT. “Menjadi program kerja kami para pimpinan jemaat di wilayah ini untuk bersama seluruh elemen masyarakat memerangi kasus perdagangan manusia,” kata Pendeta Gidion.

Baca Juga :  Peserta Beasiswa Australia Studi Lapangan di Kebun Ubi Ungu

Ibrahim Agustinus Medah pada kesempatan itu mengatakan, negara tidak boleh tunduk dan bahkan kalah terhadap kelompok kekuatan yang sedang menghancurkan tatanan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 dan Pancasila.

Bagi dia, ketika Negara takluk dan tidak memberikan tindakan tegas maka negara telah lalai memberikan rasa nyaman kepada warganya.

“Dan ini salah besar, karena terjadi pembiara oleh Negara terhadap meluasnya teror, intimidasi, penyebar kebencian yang sangat meresahkan bahkan mengancam keutuhan NKRI,” tegasnya.

Bekas Bupati Kupang dua periode ini mengatakan, Badan Intelejen Negara harus lebih peka dalam menginati dan mengawasi gerak gerik oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi melakukan kejahatan terhadap keutuhan negara dengan mengatasnamakan Agama.

Dikataknnya, pihaknya akan membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga negara yang menjadi mitranya di DPD RI untuk bekerja lebih maksimal dalam memberikan erlindungan dan menjamin rasa nyaman kepada masyarakat. (laurens leba tukan)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda