Home / Nasional / Kunci Keberhasilan Pengampunan Pajak Sepenuhnya Ada di Pemerintah

Kunci Keberhasilan Pengampunan Pajak Sepenuhnya Ada di Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate
Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta – Kesuksesan pengampunan pajak yang telah diparipurnakan di DPR pada masa sidang ke V, sepenuhnya tergantung pemerintah. Dalam sebuah wawancara oleh televisi swasta, anggota Komisi XI Johnny G Plate menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas yang tidak mudah merealisasikan pengampunan pajak untuk menutupi APBN 2016 yang jebol bisa sukses.

Kuncinya, pemerintah harus melakukan langkah-langkah kebijakan dengan melakukan reformasi perpajakan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pemerintah, menurutnya, telah berulangkali meyakinkan para anggota DPR bahwa UU Pengampunan Pajak akan berdampak positif bagi Negara. Kebijakan strategis perpajakan tersebut diharapkan bisa membawa maslahat bagi sistem perekonomian Indonesia.

“Tentu semuanya ada perhitungannya. Pemerintah yang menyiapkannya, dan sudah berulangkali pemerintah meyakinkan DPR RI. Di antaranya mereka meyakini bahwa minimum penerimaan untuk penambahan dari tax amnesty itu sekitar Rp 165 triliun,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kapal Fery Dharma Kencana Kecelakaan di Labuan Bajo

Politisi asal Nusa Tenggara Timur ini mengharapkan pemerintah mampu meningkatkan dan meluaskan kegiatan ekonomi yang lebih ekspansif dari waktu ke waktu. Pengampunan pajak, menurutnya, bisa menjadi instrumen politik anggaran yang bisa berdampak sistematis terhadap penguatan ekonomi nasional.

“Penerimaan negara kita ini dari pajak saja masih 75% dari total penerimaan, jadi kita memang bergantung pada penerimaan pajak yang cukup besar,” imbuhnya.

Sembilan dari sepuluh fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan keberatan. Sedangkan Partai Demokrat menyatakan setuju untuk disahkan, dengan catatan seluruh minderheids nota menjadi bagian dari keputusan rapat paripurna.

Setelah DPR RI mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak kepada Presiden Joko Widodo, maka Tax Amnesty bisa direalisasikan per 1 Juli 2016. Semua pemangku kepentingan ekonomi mengharapkan efektivitas penerimaan Negara dari pengampunan pajak bisa dijalankan maksimal. (Media Center Fraksi NasDem)

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda