Home / Hukum / KPK Periksa Gubernur NTT Terkait Mantan Sekretaris MA

KPK Periksa Gubernur NTT Terkait Mantan Sekretaris MA

Gubernur NTT Frans Lebu Raya/Foto: Gamaliel
Gubernur NTT Frans Lebu Raya/Foto: Gamaliel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Anwar Pua Geno berjanji akan memanggil gubernur Frans Lebu Raya untuk dimintai penjelasan mengenai pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sudah berkoordinasi dengan biro hukum Pemprov NTT bahwa pemeriksaan gubernur oleh KPK terkait penjualan tanah milik pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga di Kabupaten Manggarai Barat,” kata Anwar kepada wartawan, Kamis (6/10).

Anwar membenarkan pada Rabu (5/10), Gubernur Frans Lebu Raya menjalani pemeriksaan di KPK selama 10 jam terkait persoalan tersebut. Namun, pemeriksaan Frans terkait pengembangan pemeriksaan mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang diduga terlihat kasus korupsi

“Jadi pemeriksaan Frans Lebu Raya itu karena posisinya sebagai gubernur NTT,” tandas Anwar.

Baca Juga :  Bupati TTU Perintahkan Kepala Desa Kembalikan Uang Pungli

Dia mengatakan persoalan aset pemerintah daerah seluas tiga hektare yang di atasnya kini dibangun Hotel New Bajo Beach, sudah terjadi sejak 1984. Kasus ini berlanjut lagi pada 1989, dan muncul lagi saat ini.

Menurut Dia, DPRD akan melayangkan surat panggilan kepada gubernur pada 10 Oktober 2016 guna menjelaskan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta bernama Hendrik Chandra yang mengelola aset tanah tesebut. “DPRD ingin mengetahui persoalan sebenarnya,” kata Anwar.

Menurut Dia, penjualan aset pemerintah harus melalui persetujuan DPRD, sedangkan selama ini belum digelar rapat yang membahas penjualan aset tanah. Sementara itu seusai diperiksa KPK, Frans mengatakan aset pemerintah tersebut kemudian diklaim oleh Hendrik Chandra sebagia miliknya sehingga persoalan hukum.

Baca Juga :  Polisi Tahan Mahasiswa Pembunuh Bayi

Di tingkat Pengadilan Negeri dimenangkan oleh pemerintah, namun pemerintah kalah setelah Hendrik Chandra mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Di tingkat Mahkamah Agung pun, pemerintah kalah. Kasus ini bergulir sebelum Nurhadi mundur dari jabatannya.

“Sata ditanya kenal atau tidak dengan sekretaris MA yang sekarang sedang bermasalah hukum itu, dan saya jawab tidak kenal. Apakah saya pernah bertemu dengan dia atau tidak, saya katakan bahwa saya belum pernah bertemu dengan dia,” ungkap Frans. (sumber: media indonesia/palce amalo)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda