Home / Nasional / Komisi V DPR Dukung Kenaikan Anggaran Infrastruktur

Komisi V DPR Dukung Kenaikan Anggaran Infrastruktur

Bagikan Halaman ini

Share Button
Ruas Jalan di Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT/Foto: kristo ngay

Infrastruktur Jalan di Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT/Foto: kristo ngay

Jakarta—Lintasntt.com: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat dukungan penuh Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan penambahan alokasi anggaran infrastruktur 2016.

Ketua Komisi V DPR RI Fahri Djemi Francis mengatakan Komisi V sangat berharap proyek infrastruktur yang menjadi agenda pemerintah selama lima tahun ke depan dapat sungguh-sungguh terealisasi.

Menurutnya, Komisi V sepenuhnya memahami tantangan keterbatasan anggaran pemerintah dan akan memperjuangkan kebutuhan anggaran mitra kerja Komisi V DPRI RI sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

“DPR telah setuju dengan rancangan alokasi anggaran dan program RKA-K/L 2016, dalam hal ini Kementerian PUPR, dan berkomitmen akan memperjuangkan itu agar kebutuhannya bisa terpenuhi,” katanya di Gedung DPR, Rabu (24/6/2015).

Fahri mengatakan, sebelumnya anggota Komisi V telah bertemu dengan seluruh jajaran eselon I Kementerian PUPR dan membahas rencana anggaran masing-masing bidang. Komisi V pun berharap program tersebut dapat terealisasi di daerah pemilihan mereka.

Baca Juga :  Hati-Hati, Angin Kencang 55 Kilometer per Jam Terjang NTT

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan kebutuhan anggaran kementeriannya mencapai Rp178,2 triliun. Meski demikian, pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan terhadap anggaran Kementerian PUPR hanya Rp102,5 triliun.

Menurutnya, dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas tersebut, sejumlah besar proyek harus ditunda pelaksanaannya. Proyek strategis yang menurutnya akan terpengaruh adalah proyek pembangunan bendungan.

“Kalau dengan pagu indikatif itu saja, tahun depan tidak ada bendungan baru yang kita bangun. Padahal, target kita setidaknya bisa membangun delapan lagi,” katanya.

Basuki mengatakan telah mengajukan usulan tambahan anggaran mencapai Rp23 triliun. Usulan tersebut pun telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI.

“Kalau yang Rp170-an triliun itu tidak tercapai, minimal bisa tercapai Rp126 triliun. Dengan itu, paling tidak kita bisa bangun empat bendungan,” katanya.

Baca Juga :  Perundingan Freeport Berjalan Sesuai Rencana

Basuki mengatakan, bila alokasi anggaran tahun depan tidak dapat direalisasikan sesuai harapan, beban proyek akan semakin menumpuk di tahun selanjutnya. Sementara itu, bukan tidak mungkin di tahun berikutnya pun pemerintah mengalami kendala serupa.

Oleh karena itu, ada kemungkinan dilakukan perubahan terhadap target-target jangka menengah pemerintah melalui evaluasi paruh waktu di 2017 mendatang.

Dalam rapat kerja bersama jajaran Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PUPR agar memperjuangkan realisasi penyerapan anggaran hingga Agustus mendatang. Hal ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa anggaran yang disalurkan kepada Kementerian PUPR sungguh terserap untuk pengadaan proyek infrastruktur. (bisnis.com)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda