Home / Bisnis / Ketua Komisi V DPR Tanya Kesiapan Lion Air Soal Penerapan Bagasi Berbayar

Ketua Komisi V DPR Tanya Kesiapan Lion Air Soal Penerapan Bagasi Berbayar

Fary Djemi Francis
Fary Djemi Francis

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menegaskan kebijakan bagasi berbayar yang akan diberlakukan Lion Air, bukan terkait waktu pelaksanaanya yang diundur, melainkan kesiapan maskapai tersebut.

Sebelumnya Lion Air menunda kebijakan bagasi berbayar dari 8 Januari ke 22 Januari.

Kesiapan maskapai meliputi sumber daya manusia (SDM), personil, peralatan yang mendukung perubahan ketentuan bagasi cuma-cuma (free baggage allowance) tersebut, serta kesiapan bandar udara.

Fary minta persyaratan tersebut dipenuhi maskapai sehingga tidak menimbulkan adanya antrian di area check-in counter, di area kasir pembayaran bagasi, serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan.

Terkait hal itu, Komisi V DPR telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirjen Perhubungan Udara, dan Lion Air pada Selasa, 15 Januari 2019. “Kami akan panggil pada Selasa untuk menanyakan kepada Kementerian Perhubungan tentang kesiapan mereka melakukan audit terhadap penerapan prosedur bagasi berbayar,” kata Fary Francis kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis (10/1).

Baca Juga :  Petani Sudah Setor Uang, Pupuk Tak Kunjung Datang

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPR itu, potensi penumpukan penumpang pada counter check in, jika tidak ada antisipasi dengan melakukan penambahan sumber daya manusia. “Pada sektor ini sangat dibutuhkan, hal ini harus mampu dan segera diantisipasi oleh maskapai,” ujarnya.

Fary kembali mengingatkan tentang keamanan bagasi krena itu, pengawasan mesti ditingkatkan “Tidak boleh ada lagi keluhan mengenai pembobolan atau pencurian bagasi pada maskapai tarif ekonomi yang tempo hari marak diberitakan,” katanya.

Peningkatan pengawasan tersebut sebagai penanggung jawab pengangkut karena tambah Fary, pengurusan ground handling biasanya diserahkan kepada pihak ketiga. Di luar negeri, menurut Dia, juga ada penerapan bagasi berbayar. Namun, kebijakan itu masih banyak bermasalah kendati kesiapan maskapai dan pihak bandara sudah dalam kondisi baik. (sumber: mi/palce amalo)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda