Home / Hukum / Kepala Desa Limakoli Ditangkap Karena Terlibat Perdagangan Manusia

Kepala Desa Limakoli Ditangkap Karena Terlibat Perdagangan Manusia

Jumpa Pers Penangkapan Kepala Desa Limakoli. Hermes Killa. Foto: Lintasntt.com
Jumpa Pers Penangkapan Kepala Desa Limakoli. Hermes Killa. Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap Hermes Killa, 56, Kepala Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao karena terlibat kasus perdagangan manusia.

Hermes Killa ditangkap bersama seorang saudaranya bernama John Killa, 47, warga Kota Kupang. Keduanya ditangkap secara tidak bersamaan sejak April 2018.

Hermes dan John terlibat merekrut dan mengirim seorang anak perempuan bernama Naomi Hailitik pada 2007 dari daerah asalnya di Desa Limakoli, Rote Tengah ke Malaysia. ketika itu, Naomi masih berusia 13 tahun.

Kasus ini baru dilaporkan orang tua Naomi, Jonathan Hailitik ke polisi pada 19 September 2017 setelah Naomi kembali dari bekerja di Malaysia.”Orangtua Naomi baru tahu anaknya ada di Malaysia pada 2011,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Ajun Komisaris Besar (AKB) Bambang Hermanto dalam jumpa pers di Polda NTT, Rabu (2/5/2018).

Baca Juga :  Jaksa yang Terpergok Selingkuh Dipindah ke Kejati NTT

AKB Bambang Hermanto mengatakan, sesuai keterangan Jonathan Hailitik, anaknya dibawa oleh Hermes Killa dengan alasan akan dipekerjakan di perusahaan mebel. Begitu tiba di Kupang, ia diberangkatkan ke Malaysia melalui Jakarta.

Ketika itu, Naomi masih berusia 13 tahun, dan identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor dipalsukan. Dia juga dibuatkan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Padahal, Naomi berasal dari Kabupaten Rote Ndao. “Pemalsuan identitas Naomi dilakukan oleh oleh John Killa,” ujarnya.

Kedua tersangka diduga melanggar pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jo pasal 103 ayat 1, jo pasal 35 huruf c, Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. (sumber: mi/palce)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda