Kupang–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kajian terhadap kurikulum pendidikan Pancasila untuk diterapkan di sekolah.
Sebelumnya pancasila diajarkan di sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
“Saya mengusulkan agar Pancasila dikaji dan diterapkan (kembali) dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah di NTT,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat membuka Seminar Nasional Kebangsaan yang digelar bersama Forum Pembaruan Kebangsaan di Kupang, Selasa (30/5/2017).
Seminar ini dihadiri sekitar 300 orang dari berbagai kalangan pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat di Kupang, Selasa.
Frans mengatakan hasil kajian menyebutkan Pancasila belum bisa dimasukkan kurikulum nasional, bisa diterapkan dalam kurikulum lokal. Ia juga berharap ada satu wadah atau lembaga yang dibentuk pemerintah secara khusus menangani ideologi Pancasila.
“Kalau dahulu masa Orde Baru ada BP7 (Badan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), ke depan ini mudah-mudahan ada wadah serupa yang betul-betul secara khusus mengurus ideologi Pancasila,” katanya.
Menurut dia, wadah yang dimaksud penting karena ideologi Pancasila menyangkut mati hidupnya bangsa Indonesia.
“Contohnya perikanan saja diurus khusus satu kementerian, masa ideologi tidak ada yang mengurusnya, padahal menyangkut mati dan hidupnya bangsa ini,” katanya. (humas/antara)
