Home / Politik / Jutaan Pemilih di NTT Belum Rekam KTP Elektronik

Jutaan Pemilih di NTT Belum Rekam KTP Elektronik

Sosialisasi Pemuktahiran Data Pemilih/Foto: Lintasntt.com
Sosialisasi Pemuktahiran Data Pemilih/Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Ketua KPU NTT Maryanti Adoe menyebutkan sebanyak 1.126.952 (29,77%) penduduk yang memiliki hak pilih pada pilkada 2018 dan pemilu 2019, belum merekam data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Jutaan warga tersebut bagian dari 3.785.650 warga wajib KTP elekronik. Sedangkan warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik berjumlah 2.658.698 orang (70,23%).

Warga yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik tersebut termasuk di dalamnya warga eks Timtim yang bermukim di Kabupaten Kupang, yang kini memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
“Informasinya mereka tidak peduli dengan dokumen seperti itu. Ini bahaya,” kata Maryanti saat kegiatan Sosialisasi Pemuktahiran Data Pemilih di KPU NTT, Rabu (17/1/2018).

Karena itu saat kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang akan digelar KPU mulai 20 Januari-18 Februari 2018, petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Persoalan lain ialah sekitar 3.000 mahasiswa yang bermukim di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang masih memiliki identitas dari daerah asal.

Baca Juga :  Bupati TTU Siap Ikuti Penjaringan Calon Gubernur

“Kalau ternyata pemilih yang belum merekam KTP-E itu ternyata basis salah satu pasangan calon gubernur, akan jadi masalah yang luar biasa,” kata Maryanti.

Menurutnya dokumen yang wajib disiapkan oleh pemilih saat kegiatan pencoklitan yakni KTP-E atau surat keterangan dan dinas kependudukan dan catatan sipil serta kartu keluarga (KK). Karena itu, KPU terus mendorong warga agar segera melakukan perekaman E-KTP. “Kalau pemerintah bilang blangko KTP-E tidak ada, minimal warga sudah melakukan perekaman data,” kata Dia.

Maryanti menyebutkan petugas pemuktahiran data tidak mendata warga yang tidak memiliki KTP berbeda dengan daerah tempat ia bermukim. Namun, mereka bisa didata di daerahnya kemudian menggunakan hak pilihnya di daerah lain dengan membawa formulir model A5.

Baca Juga :  Viktor-Josef Janji Utamakan Pendekatan Informal

supaya mereka segera berkoodinasi dengan pemerintah atau dinas kependudukan supaa bagiama upaa dari pemerintah untuk mengadimisrasikan masyarkat inisuapaya jangan jadi masalah. kaerna mereka mudah diprovokasi.

kemudian mahasiswa. di kota kupang mahaissa sangat banyak dan rata2 kuliah merke masih memiliki identias dari daerah asal. sesuai regulasi maka petugas tidak mendata mereka karena tidak memiliki KTP Kota Kupang.

“Kalau belum mengurus formulir A5, mereka bisa datang ke KPU kota kupang dan dicatat sebagai pemilih tambahan. dengan catatan nama mereka harus ada di daftar pemilih tetap,” ujarnya. (sumber: mi/palce amalo)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda