Home / Politik / Jimi Sianto akan Gugat Ketua DPRD NTT

Jimi Sianto akan Gugat Ketua DPRD NTT

Jimi Sianto (kedua dari kiri)  Foto: Lintasntt.com
Jimi Sianto (kedua dari kiri) Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Jimi Sianto mempersiapkan gugatan terhadap Ketua DPRD Anwar Pua Geno ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran diberhentikan dari Ketua Fraksi Partai Hanura.

“Saya segera menunjuk tim kuasa hukum untuk melayangkan gugatan,” kata Jimi kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/10).

Dia menyebutkan pengumuman pemberhentian dari ketua fraksi disampaikan ketua DPRD dalam Rapat Paripurna dengan Agenda Pembahasan dan Penetapan Keputusan tentang Perubahan Jadwal Persidangan DPRD NTT September-Desember 2018,

Dalam rapat tersebut, menurut Dia, anggota DPRD lainnya juga turut memberikan legitimasi pemberhentian tersebut. “Karena itu, gugatan juga dilayangkan kepada seluruh anggota dewan yang menghadiri sidang sebagai turut tergugat,” ujarnya.

Jimi juga melayangkan gugatan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura NTT kubu Oesman Sapta Odang (OSO)-Harry Lontung Siregar karena mengusulkan reposisi ketua fraksi Hanura DPRD NTT, dan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Jimi Sianto kepada ketua DPRD.

Setelah diberhentikan, kini nama Jimi Sianto tidak masuk lagi dalam fraksi Partai Hanura. Komposisi Fraksi Hanura berkurang satu menjdi empat orang. Padahal sesuai aturan, anggota fraksi di DPRD NTT minimal lima orang. Dari empat orang tersebut, satu anggota bernama Mercy Piwung ternyata sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD sejak 20 September 2018.

Baca Juga :  Panwaslu Rote Ndao Periksa Camat dan Kepala Desa

Dia mundur karena maju lagi sebagai calon anggota DPRD pemilu 2019 lewat parpol lain. Menurut Jimi, pemberhentian dari ketua Fraksi dan juga rencana melakukan pergantian antarwaktu bertentangan dengan edaran Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan pergantian antarwaktu anggota DPRD Hanura baru bisa dilakukan setelah proses hukum antara dua kubu Hanura yang berkonflik mendapat kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, saat ini kepengurusan DPP Partai Hanura telah kembali ke kubu OSO-Harry Lontung Siregar namun, langkah itu terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan partai tersebut dari pencalegan. “Tetapi proses hukum tetap berjalan,” ujarnya.

Dengan demikian, tidak ada alasan melakukan PAW terhadap seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia. Buktinya menurut Dia, pada 11 Oktober 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab surat gubernur Kalimantan Utara yang menyebutkan tidak boleh dilakukan PAW anggota DPRD Partai Hanura menunggu proses hukum selesa,” kata Dia.

Baca Juga :  Viktory Angkat Isu Kepemimpinan Perempuan

Karena itu, menurut Dia, surat permintaan pemberhentian dari DPD Hanura kubu OSO-Lontung Siregar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Anggota DPRD Mercy Piung menyebutkan sejak mengatakan sejak mengajukan surat pengunduran diri, Dia tidak lagi menerima gaji dan namanya juga sudah dihapus dari anggota fraksi. “Kok nama saya masuk jadi wakil ketua fraksi Hanura, kan saya sudah mengundurkan diri,” ujarnya.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan proses reposisi terhadap ketua fraksi Gerindra sudah melalui proses panjang.
“Kami juga mempertimbangkan fakta politik nasional bahwa DPP Hanura dipimpin oleh Oesman Sapta Odang-Harry Lontung Siregar diakui oleh negara dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM,” ujarnya. (gma)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda