Home / Hukum / Sikap Kontras Soal Sidang Kasus Cebongan

Sikap Kontras Soal Sidang Kasus Cebongan

3c92a2b1276ced14a057a87fd2fe3a5e-300x216

Bagikan Halaman ini

Share Button

Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta memberikan informasi soal rencana persidangan atau pemeriksaan berkas proses hukum kasus Cebongan.

Dalam informasi tersebut dicantumkan soal, setidak-tidaknya, hari (tanpa jam) persidangan yaitu 20 Juni 2013, identitas (nama) terdakwa 7 orang (anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan) dalam 4 berkas perkara, nama dan grup majelis hakim serta nomor register perkara.

KontraS mengapresiasi penggunaan KUHP pasal 340 (pasal Pembunuhan Berencana) dan 338 (pasal Pembunuhan); pasal 103 (1) dan (3) KIHPMiliter (tentang Pembangkangan Perintah Dinas) dan pasal 170 (1) KUHP (pasal tindak kekerasan yang mengakibatkan korban pada seseorang dan barang). Serta penggunaan pasal turut serta dalam tindakan pidana yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pasal 55 (1) dan (2) dan 56 (2).

KontraS memberikan catatan, dari rencana pelaksanaan persidangan kasus penyerangan LP kelas II Sleman (Cebongan), pada 23 Maret 2013:

1. Pemberkasan, dari info yang tersedia, hanya dilakukan terhadap 7 orang dari 12 nama anggota Kopassus Grup II yang disebutkan. Dengan demikian 5 lainnya masih belum diketahui kapan berkasnya rampung. Sehubungan dengan selama pemeriksaan ditingkat yang tertutup patut pula dipertanyakan; 1) apa peran dari masing-masing 7 yang sidangkan? 2) apa peran dari yang 5 belum masuk persidangan?

Baca Juga :  Lima Pasangan Selingkuh Ditangkap Di Kayu Putih

2. Selain itu pemberkasan dan pemeriksaan dilakukan terpisah-pisah. Khawatirnya, hal ini menjadikan gambaran kasus Cebongan Maret 2013 menjadi tidak utuh. Penting diingat bahwa, dalam catatan KontraS, penyerangan dilakukan dengan pembagian tugas; membunuh 4 tahanan dan perusakan fasilitas LP Cebongan disaat bersamaan. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam upaya pembunuhan 4 tahanan. Pembagian tugas ini merupakan bukti tindakan yang terencana. Oleh karenanya jikalau dilakukan dengan pemberkasan dan persidangan terpisah, maka fakta kasus tersebut haruslah seragam. Inilah esensi penggunaan pasal 340 KUHP.

3. Unsur terencana juga terlihat pada pengetahuan sejumlah pihak, seperti Kapolda dan petinggi militer setempat (Yogyakarta) yang gagal mencegah, sejak 19 Maret 2013. Hal ini dibuktikan dengan SMS (Short Message Service) yang beredar diantara Polisi hingga sampai ke salah satu korban sebelum dieksekusi pada 23 Maret 2013 dini hari. Unsur kesengajaan lainnya terlihat, diantaranya, dari alat yang digunakan senjata laras panjang tugas kemiliteran, yang dalam keterangan Denpom AD- merupakan AK-47; kesengajaan untuk menyerahkan 4 tahanan ke LP kelas II Cebongan oleh Polisi (sengaja menempatkan diluar kantor milik Polri/Polda Yogyakarta). Unsur ini patutnya diakomodir dalam pendakwaan.

Baca Juga :  Polisi Serang Mahasiswa di Sekretariat PMKRI Kupang

4. Terkait dengan penggunaan pasal 340 KUHP, dimana ancaman hukumannya adalah pidana mati, kami meminta Oditur Militer tidak menggunakan ancaman tersebut, mengingat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Hal ini merupakan penghukuman yang berlebih jika diterapkan. Dipasal 340 masih tersedia penghukuman berupa penjara seumur hidup atau 20 tahun.

Diluar konteks pengadilan, kami meminta agar Mahkamah Agung memegang kendali penuh gelar keadilan atas kasus Cebongan ini. Meskipun kasus ini adalah ruang yang tersedia, mengingat mekanisme pengadilan umum atau pengadilan ham gagal ditegakkan, maka optimalisasi untuk memenuhi keadilan bagi keluarga korban, dan masyarakat perlu dijaga. Kami meminta agar Mahkamah Agung bisa berperan memastikan agar keterbukaan terlaksana, intimidasi bisa hilangkan.

Dalam pengalaman KontraS, persidangan-persidangan dimana anggota militer diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat selalu dipenuhi oleh pengunjung berseragam dan berbaret, seperti dikasus pemeriksaan Sriyanto (saat menjadi Danjem Kopassus) diperiksa pengadilan HAM atas kasus Tanjung Priok 1984. Mahkamah Agung harus meminta Polisi dan Polisi militer untuk memastikan akses dan keamanan publik terpenuhi dalam pemantauan dan pemberitaan atas persidangan ini.

Jakarta, 19 Juni 2013
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda